JawaPos.com – Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi dan bisnis. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa kolaborasi bilateral sangat penting sebagai strategi mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dalam lawatannya ke Seoul pada Kamis (12/11), Bahlil bertemu dengan Menteri Perindustrian Korsel Sun Yung-mo. Mereka berbagi ide tentang perluasan investasi dua negara.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Korsel pada November 2019. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Indonesia harus bergerak cepat menuju transformasi ekonomi,” ujar Bahlil.

Dia menyatakan, pada era pandemi seperti sekarang, upaya percepatan dalam menjaga dan menarik investor semakin diperlukan. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong investasi strategis dan berkualitas masuk ke Indonesia. BKPM, lanjut dia, juga berkomitmen memfasilitasi investor dari Negeri Ginseng untuk masuk ke Indonesia.

Bahlil menjelaskan, investor hanya perlu datang membawa modal dan teknologi. Lahan dan perizinan akan didukung penuh oleh pemerintah Indonesia.

“Inilah momentum untuk membangun industri-industri yang menciptakan nilai tambah. Korea Selatan menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut,” jelas mantan ketua Hipmi tersebut.

Bahlil dan Yung-mo juga membahas perbaikan iklim usaha untuk perusahaan-perusahaan Korsel yang berinvestasi di Indonesia. Di antaranya, industri baja, kimia, mobil, dan tekstil.

“Kami menilai Indonesia semakin baik dalam membangun iklim usaha yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Yung-mo.

Merujuk pada peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) yang dikeluarkan Bank Dunia, saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-73. Dari 11 indikator yang menjadi kajian dalam EoDB, ada beberapa hal yang masih harus Indonesia perbaiki. Salah satunya, memulai usaha.

Bahlil yakin, UU Cipta Kerja yang baru disahkan akan menjamin kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan kepastian dalam memulai usaha. Juga dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi. “Jika ini terjadi, pada akhirnya bakal menciptakan lapangan kerja yang negara harus hadirkan,” ungkapnya.

RI dan Korsel telah membuat perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) pada November 2019 dan saat ini menunggu tindak lanjut implementasinya. CEPA setara dengan perjanjian perdagangan bebas, tetapi berfokus pada lingkup kerja sama ekonomi yang lebih luas. Melalui CEPA, diharapkan hubungan kedua negara dapat terus terjalin dan memberikan dampak ekonomi yang positif.

Sepanjang Januari–September 2020, BKPM mencatat realisasi investasi asal Korsel berada di peringkat ke-7 dengan total investasi USD 683 juta. Sebanyak 70 persen realisasi investasi Korsel terpusat di Pulau Jawa. Saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan Korsel dari berbagai sektor yang telah berinvestasi dan beroperasi di Indonesia.