Direktur Eksekutif Polltracking Institute Hanta Yuda dalam diskusi pra-kongres V PDIP Jakarta, Jurnas.com – Pakar Politik dan Direktur Eksekutif Polltracking Institute Hanta Yuda menilai, PDI Perjuangan dan Partai Golkar adalah dua partai yang institusionalisasi kelembagaan partainya paling kuat di Indonesia. “Kita harus akui tingkat institusionalisasi kelembagaan partai terkuat di negeri ini adalah dua partai besar, yaitu PDIP dan Partai Golkar,” ujar Hanta dalam diskusi Pra-Kongres V PDIP di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/8/2019). Kata Hanta, meski sama-sama memiliki institusionalisasi kelembagaan yang terkuat, PDIP dan Golkar memiliki perbedaan yang jelas, yakni dalam hal konsolidasi dan solidaritas. “Dalam hal…
Author: Tim Redaksi
Pansel Capim KPK Jakarta, Jurnas.com – Sebanyak 40 peserta dari 104 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dinyatakan lulus test psikologi atau seleksi tahap kedua oleh Panitia Seleksi (Pansel). Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan, 40 peserta yang lulus itu berasal dari latar belakang berbeda-beda dan tidak bisa diganggugugat. Menurutnya, proses seleksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun 40 Capim KPK yang dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya antara lain, mantan Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, pensiunan PNS Aidir Amin Daud, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kemudian Wakil Kabareskrim Polri Irjen Antam Novambar, Dosen Sespim…
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane Jakarta, Jurnas.com – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi tiga calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V dari Polri yang telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Meski Undang-Undang tidak mewajibkan para calon untuk melakukan pelaporan harta kekayaan selama proses seleksi, tiga calon dari perwira tinggi (Pati) Polri telah melaporkan LHKPN. Ketiga Pati itu yakni Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Antam Novambar; Kapolda Sumsel, Irjen Firli Bahuri; dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Dharma Pongrekun. “Kalaupun ada capim yang menyerahkan LHKPN-nya tentu tidak masalah, lagian di Undang-Undang tidak…
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah Jakarta, Jurnas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta milik Lippo Group. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, ketiga saksi tersebut diperiksa untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar nonaktif Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus tersebut. Ketiga yang diperiksa berasal dari swasta, yakni Eva, Ali Sadikin, dan Yahya. Para saksi diketahui berasal dari unsur swasta. “Ketiganya akan diperiksa untuk tersangka IWK (Sekretaris daerah nonaktif provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa),” kata Febri, ketika dikonfirmasi, Senin (5/8).Baca juga.. : 40 Capim KPK Lulus Tes Psikologi Penetapan DPO Sjamsul…
Pansel Capim KPK Jakarta, Jurnas.com – Sebanyak 40 orang dari 104 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) dinyatakan lolos tes psikologi oleh panitia seleksi (Pansel). Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih mengatakan, 40 orang Capim KPK yang dinyatakan lulus wajib mengikuti seleksi selanjutnya. “Yang dinyatakan lulus sebanyak 40 orang sebagaimana terlampir (dalam keputusan Pansel Capim KPK),” kata Yenti, di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/8). Yenti mengatakan, berdasarkan jenis kelamin, 40 peserta yang lulus tes psikologi terdiri dari 36 laki-laki dan empat perempuan.Baca juga.. : Tiga Capim KPK dari Polri jadi Sorotan Ini 104 Capim KPK yang Lolos Uji…
Dewan militer Sudan dan perwakilan dari koalisi oposisi pada hari Minggu menandatangani sebuah dokumen yang membuka jalan bagi pemerintahan transisi. Jakarta, Jurnas.com – Dewan militer Sudan dan perwakilan dari koalisi oposisi menandatangani sebuah dokumen yang membuka jalan bagi pemerintahan transisi, Minggu (04/08) waktu setempat. Deklarasi konstitusional itu dicapai hampir empat bulan setelah militer menyingkirkan mantan presiden otoriter Omar Al Bashir dari kekuasaan dan delapan bulan sejak protes jalanan mulai menentang 29 tahun kekuasaannya. Dilansir The National, dokumen itu dimaksudkan sebagai awal dari pemerintahan demokratis yang stabil di Sudan, mengakhiri siklus kediktatoran militer dan pemerintahan sipil yang disfungsional yang telah mendefinisikan…
Direktur Eksekutif ETOS Institute Indonesia, Iskandarsyah Jakarta, Jurnas.com – Bursa calon menteri untuk kabinet pemerintahan presiden Jokowi-Ma`ruf Amin menjadi polemik jelang pelantikan pada Oktober mendatang. Kalangan milenial pun menjadi percaya diri bakal masuk dalam jajaran menteri pemerintahan Jokowi-Ma`ruf. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Instutute Iskandarsyah mengatakan, kaum milenial jangan terlalu percaya diri alias pede untuk masuk kabinet Indonesia Kerja (KIK). Mengingat, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. “Kita semua masih menunggu keputusan presiden, karena semua adalah hak beliau. Jangan berasumsi yang bukan-bukan dulu. Kaum milenial juga jangan terlalu pede, pak Jokowi punya penilaian khusus untuk posisi…
Ilustrasi Iran tahan kapal tanker Irak di Teluk Persia. (foto: The National) Kairo, Jurnas.com – Kementerian Perminyakan Irak, mengatakan, pihaknya tidak memiliki hubungan dengan sebuah kapal tanker minyak yang disita Iran di Teluk karena penyelundupan bahan bakar. “Kementerian tidak mengekspor diesel ke pasar internasional,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Kantor Berita Irak, Minggu (4/8). Kantor berita IRNA, mengatakan, kapal tanker yang ditahan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) adalah kapal Irak. Kapal itu ditahan karena menyelundupkan bahan bakar 700.000 liter. “Otoritas Irak jugas sedang bekerja untuk mengumpulkan informasi tentang kapal yang disita itu,” tambah pernyataan kementerian perminyakan…
Kejahatan siber. Jakarta, Jurnas.com – Pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Soedirman, Muhammad Fauzan menyatakan Rancangan Undang-Undang Kemanan dan Ketahanan Siber (RUU Kamtansiber) berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar lembaga terkait. “RUU Kamtansiber memiliki potensi menimbulkan disharmonisasi hubungan antar lembaga,” ujar Fauzan, saat dihubungi wartawan, Senin (5/8). Fauzan menjelaskan disharmonisasi antar lembaga berpotensi terjadi karena RUU Kamtansiber belum mengatur dengan jelas kewenangan bagi BSSN untuk melakukan penyadapan. Kewenangan BSSN itu, kata dia perlu dipertegas mengingat ada lembaga yang sudah lebih awal memilik kewenangan penyadapan, seperti KPK, Polri, Kejaksaan, dan TNI.Baca juga.. : Draft RUU Kamtansiber, ELSAM: Jangan Pertaruhkan Demokrasi di Ranah Digital…
Ketua DPD PDIP Aceh Jakarta, Jurnas.com – Muslahuddin Daud akhirnya dipilih menjadi ketua PPD PDIP Aceh. Ia ditugaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin partai banteng moncong putih hingga tahun 2024. “Aceh menjadi puncak konsolidasi. Ibu Megawati Soekarnoputri, dengan kejernihannya di dalam melakukan profiling kader, akhirnya menugaskan Muslahuddin Daud,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (4/8/2019). Kata Hasto, Muslahuddin adalah sosok cendekiawan yang visioner. Muslahuddin Daud merupakan mantan konsultan World Bank yang memilih keluar dan menjadi petani di kampung halamannya di Aceh. “Didasari panggilan nuraninya, sejak beberapa tahun terakhir, Muslahuddin memilih untuk menjadi pejuang kemanusiaan dan membantu para petani…