Gubernur Sultra Nur Alam dijebloskan ke penjara. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan tuntutan Jaksa terhadap Nur Alam. Termasuk salah satunya mencabut hak politik Gubernur Sultra.Bukan tanpa alasan harapan itu disampaikan. Sebab, selain kerugian negaranya teramat besar atas perbuatan Nur Alam, dampak kerusakan lingkungan di Sultra juga sangat luas lantaran persetujuan izin ekplorasi tanpa perhitungan yang dikeluarkan oleh Nur Alam.”Kita tidak bisa bayangkan ketika terpidana kasus korupsi ketika sudah divonis bersalah, misalnya, itu masih miliki kesempatan untuk jadi kepala daerah lagi dan memimpin sebuah daerah, apalagi kalau kemudian terjadi korupsi kembali,” ucap Juru Bicara…
Author: Tim Redaksi
Novel Baswedan, Penyidik KPK saat memberikan orasi sepulangnya dari perawatan di Singapura akibat siraman air keras yang hingga saat ini pelakunya belum terungkap Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merspon positif dan mendukung pembentukan Tim Pemantauan Kasus Hukum Novel. Tim tersebut sebelumnya dibentuk oleh Komnas HAM. ”Intinya gini apapun yang dibentuk pasti kita senang, siapa pun masyarakat atau tim apapun itu yang mencoba untuk membantu penyidikan yang dilakukan oleh polisi pasti kita senang,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Sabtu (10/3/2018).Dengan adanya tim bentukan Komnas HAM itu, diharapkan pihak kepolisian akan lebih mudah mengungkap pelaku sekaligus otak di balik penyerangan…
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. “KPK menemukan dugaan ME melakukan tindak pidana pencucian uang uang,” Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat jumpa pers di KPK, Jakarta, Jumat (9/3/2018). Orang kepercayaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang lantaran diduga menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan atau mengubah bentuk atas harta kekayaan yang patut diketahui sebagai hasil tindak pidana korupsi. Menurut Basaria, pihaknya menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Katanya, Muchtar awalnya menerima…
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan Jakarta – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menemukan dan mengamankan uang miliaran rupiah yang diduga diperuntukan untuk Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Adriatma Dwi Putra. Uang pecahan lima puluh ribu dengan total hampir Rp 2,8 miliar itu sebelumnya dibawa kabur sejumlah pihak.Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaiatan mengatakan, uang itu berhasil ditemukan setelah sempat `hilang` dan dibawa lari sejumlah oknum ke dalam sebuah hutan. Tumpukan uang yang berhasil diamankan itu diperlihatkan oleh tim satgas KPK saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta.Lebih lanjut dikatakan Basaria, dari total Rp 2,8 miliar yang diduga sebagai komitmen…
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan Jakarta – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menemukan dan mengamankan uang miliaran rupiah yang diduga diperuntukan untuk Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Adriatma Dwi Putra. Uang pecahan lima puluh ribu dengan total hampir Rp 2,8 miliar itu sebelumnya dibawa kabur sejumlah pihak.Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaiatan mengatakan, uang itu berhasil ditemukan setelah sempat `hilang` dan dibawa lari sejumlah oknum ke dalam sebuah hutan. Tumpukan uang yang berhasil diamankan itu diperlihatkan oleh tim satgas KPK saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta.Lebih lanjut dikatakan Basaria, dari total Rp 2,8 miliar yang diduga sebagai komitmen…
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan Jakarta – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menemukan dan mengamankan uang miliaran rupiah yang diduga diperuntukan untuk Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Adriatma Dwi Putra. Uang pecahan lima puluh ribu dengan total hampir Rp 2,8 miliar itu sebelumnya dibawa kabur sejumlah pihak.Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaiatan mengatakan, uang itu berhasil ditemukan setelah sempat `hilang` dan dibawa lari sejumlah oknum ke dalam sebuah hutan. Tumpukan uang yang berhasil diamankan itu diperlihatkan oleh tim satgas KPK saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta.Lebih lanjut dikatakan Basaria, dari total Rp 2,8 miliar yang diduga sebagai komitmen…
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, Pilkada seharusnya jadi ajang adu ide dan gagasan, bukan saling menghina dan menebar kebencian. “Kita jadikan Pemilihan Kepala Daerah ini sebagai ajang saling berlomba dalam kebaikan,” kata Zulkifli Hasan sama saat menggelar diskusi publik bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK PLP) di Senayan, Jumat (9/3). Hadir dalam pertemuan tersebut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta perwakilan masyarakat Lampung di Jakarta. Ketua MPR yang juga putra Lampung Zulkifli Hasan didaulat menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut “Kami akan memberikan contoh kepada Pilkada yang 170 tempat itu. Para kandidatnya bergandengan tangan,…
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, Pilkada seharusnya jadi ajang adu ide dan gagasan, bukan saling menghina dan menebar kebencian. “Kita jadikan Pemilihan Kepala Daerah ini sebagai ajang saling berlomba dalam kebaikan,” kata Zulkifli Hasan sama saat menggelar diskusi publik bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK PLP) di Senayan, Jumat (9/3). Hadir dalam pertemuan tersebut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta perwakilan masyarakat Lampung di Jakarta. Ketua MPR yang juga putra Lampung Zulkifli Hasan didaulat menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut “Kami akan memberikan contoh kepada Pilkada yang 170 tempat itu. Para kandidatnya bergandengan tangan,…
Bendera kebangsaan Korea Utara (L), Korea Selatan dan Amerika Serikat (Foto: Yonhap News) Jakarta – Korea Selatan menyatakan penyesalannya atas keputusan Amerika Serikat untuk mengenakan tarif 25 persen untuk produk baja asing dan mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) andai Korsel tak masuk dalam pengecualian. Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Energi Paik Un-gyu mengadakan pertemuan dengan perusahaan baja lokal pada Jumat pagi, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah untuk menaikkan pajak pada baja asing, mengabaikan permintaan ulang tahun Seoul untuk mengecualikan produk Korea Selatan. Paik menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan perdagangan AS akan membawa kerugian…
Bendera kebangsaan Korea Utara (L), Korea Selatan dan Amerika Serikat (Foto: Yonhap News) Jakarta – Korea Selatan menyatakan penyesalannya atas keputusan Amerika Serikat untuk mengenakan tarif 25 persen untuk produk baja asing dan mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) andai Korsel tak masuk dalam pengecualian. Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Energi Paik Un-gyu mengadakan pertemuan dengan perusahaan baja lokal pada Jumat pagi, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah untuk menaikkan pajak pada baja asing, mengabaikan permintaan ulang tahun Seoul untuk mengecualikan produk Korea Selatan. Paik menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan perdagangan AS akan membawa kerugian…