Gubernur Jambi, Zumi Zola saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Rangga Tranggana/jurnas.com) Jakarta – Sekitar pukul 17.40 WIB, Zumi Zola keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tadi itu, Gubernur Jambi ini menjalani pemeriksaan perdana dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di wilayahnya. Dengan mengenakan batik lengan panjang bercorak, Zumi yang dikawal sejumlah ajudan, hanya bisa mengumbar senyum kepada wartawan. Tak banyak bicara. Zumi keluar tanpa mengenakan rumpi orange khas tahanan KPK. Artinya, Zumi diperbolehkan pulang oleh penyidik KPK alias tidak langsung ditahan. Mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu enggan merespon pertanyaan awak…
Author: Tim Redaksi
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir Jakarta – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan bahwa lulusan Diploma IV (D4) setara dengan sarjana (S1). Pernyataan itu diungkapkan menyikapi masih adanya anggapan D4 tidak setara dengan sarjana akademik. Akibatnya lulusan D4 kerap mengalami kesulitan di dunia kerja. Padahal saat ini pemerintah justru sedang getol-getolnya meningkatkan pendidikan vokasi dan politeknik. “Lulusan politeknik kita harapkan menjadi ‘pemain tengah’ dalam penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan punya daya saing,” ujar Menristekdikti di kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, pada Kamis (15/2). Menristekdikti mengatakan, saat ini pemerintah…
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir Jakarta – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan bahwa lulusan Diploma IV (D4) setara dengan sarjana (S1). Pernyataan itu diungkapkan menyikapi masih adanya anggapan D4 tidak setara dengan sarjana akademik. Akibatnya lulusan D4 kerap mengalami kesulitan di dunia kerja. Padahal saat ini pemerintah justru sedang getol-getolnya meningkatkan pendidikan vokasi dan politeknik. “Lulusan politeknik kita harapkan menjadi ‘pemain tengah’ dalam penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan punya daya saing,” ujar Menristekdikti di kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, pada Kamis (15/2). Menristekdikti mengatakan, saat ini pemerintah…
Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari Jakarta – Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun tak lama lagi akan duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal itu menyusul telah rampungnya proses penyidikan kasus dugaan suap terkait pemberian izin oprasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman yang menjerat Hery.Dalam kasus itu, Hery ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari. Dugaan suap yang diberikan Hery kepada Rita senilai Rp 6 miliar.Hari ini, Kamis (15/2/2018), penyidik KPK pelimpahan…
Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari Jakarta – Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun tak lama lagi akan duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal itu menyusul telah rampungnya proses penyidikan kasus dugaan suap terkait pemberian izin oprasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman yang menjerat Hery.Dalam kasus itu, Hery ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari. Dugaan suap yang diberikan Hery kepada Rita senilai Rp 6 miliar.Hari ini, Kamis (15/2/2018), penyidik KPK pelimpahan…
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas bersama Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto Jakarta – Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 122 K terkait kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan DPR menjadi polemik.Menanggapi hal itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman mengatakan, dalam pasal tersebut tidak ada delik pidana. “Dalam pasal 122 K itu tidak ada delik pidana di dalam,” kata Supratman, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/2).Ia menegaskan, ada atau tidaknya Pasal 122 dalam UU MD3, setiap warga negara berhak untuk mengadukan setiap orang yang dianggap melecehkan atau merendahkan.…
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas bersama Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto Jakarta – Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 122 K terkait kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan DPR menjadi polemik.Menanggapi hal itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman mengatakan, dalam pasal tersebut tidak ada delik pidana. “Dalam pasal 122 K itu tidak ada delik pidana di dalam,” kata Supratman, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/2).Ia menegaskan, ada atau tidaknya Pasal 122 dalam UU MD3, setiap warga negara berhak untuk mengadukan setiap orang yang dianggap melecehkan atau merendahkan.…
Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi Jakarta – Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi mengakui adanya permintaan fee atau imbalan sebesar 8 persen dari proyek pengadaan e-KTP dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Fee 8 persen dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu diperuntukan buat pejabat dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.”Iya betul,” kata Winata kepada majelis hakim dalam persidangan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/2/2018). Anggota majelis hakim awalnya membacakan keterangan Winata saat diperiksa dalam proses penyidikan. “Ini ada juga keterangan saudara bahwa Irman…
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas bersama Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto Jakarta – Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 122 K terkait kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan DPR menjadi polemik.Menanggapi hal itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman mengatakan, dalam pasal tersebut tidak ada delik pidana. “Dalam pasal 122 K itu tidak ada delik pidana di dalam,” kata Supratman, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/2).Ia menegaskan, ada atau tidaknya Pasal 122 dalam UU MD3, setiap warga negara berhak untuk mengadukan setiap orang yang dianggap melecehkan atau merendahkan.…
Calon Gubernur Lampung, Mustafa Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belasan orang di Lampung dan Jakarta terkait dugaan menyuap DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman yang diajukan Pemkab kepada perusahaan BUMN di bidang pembiayaan pada Rabu (14/2) malam. Dan saat itu media menggabarkan, salah satu yang ditangkap adalah Mustafa. Bupati Lampung Tengah yang saat ini calon gubernur Lampung pada Pilkada serentak 2018 berpasangan dengan Ahmad Jajuli yang diusung NasDem, PKS dan Hanura.Entah dari mana kabar buruk itu, Mustafa membantahnya. “(Rabu) Sore saya ke Jakarta sebentar ke Rumah Sakit Harapan Bunda ada yang saya obatin.…