Author: Tim Redaksi

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menilai Partai Amanat Nasional (PAN) sudah tidak memiliki hubungan kerja sama dengan partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/7). Menurutnya, sikap PAN yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah menjadi bukti.”Sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah sebenarnya secara materil PAN sudah tidak dalam kerja sama partai pendukung pemerintah (Jokowi),” kata Andreas.Hal itu menanggapi sikap Fraksi PAN yang walk out saat pengambilan keputusan RUU Pemilu terkait presidential thresould atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diusulkan pemerintah…

Presiden Jokowi dan Ketum PPP Romahurmuziy Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang.Ketua Umum PPP Romaurmuziy mengatakan, keputusan itu berdasarkan hasil kesimpulan dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri 34 DPW se-Indonesia.”Kader-kader PPP sejati di seluruh Indonesia semua merasa, bahwa `Jokowi adalah kita` bahwa `kami PPP kami Jokowi`,” kata Romi, dalam sambutannya saat Mukernas, Jakarta, Jumat (21/7).Kata Romi, PPP melihat ada sejumlah progresivitas pembangunan yang cukup cepat. Dimana, pembangunan infrastruktur saat ini cukup cepat dan merata di seluruh Indonesia dengan target menurunkan biaya logistik.Selain itu, kata Romi, pemerintah…

Menkumham, Yasonna Laoly Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kedepan bakal ada pembubaran sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diklaim anti-Pancasila.Rencana mencabut status badan hukumnya alias membubarkan sejumlah Ormas anti-Pancasila itu didasari data yang dikantongi pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kementerian yang digawangi Yasonna H Laoly belum mengetahui sederatan Ormas anti-Pancasila, seperti data yang dikantongi Polri. Dikatakan Yasonna, pihaknya masih menunggu daftar Ormas anti-Pancasila yang dimiliki Polri. “Ya kita lihat nanti, kita belum dapat datanya. Polri kan mengatakan masih ada,” ucap Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (21/7/2017).‬Menurut Yasonna, ‪setelah…

Presiden Jokowi dan Ketum PAN Zulkifli Hasan Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) diminta kesatria dalam menentukan sikap sebagai partai koalisi pendukung pemerintah.Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan, PAN harus konsisten menentukan sikap apakah mendukung atau oposisi dengan pemerintah.”PAN harus kesatria untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan,” kata Dadang, ketika dihubungi, Jakarta, Jumat (21/7).Hal itu menanggapi sikap Fraksi PAN yang walk out dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu terkait presidential thresould atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diusulkan pemerintah sebesar 20 persen.Sebab, kata Dadang, PAN kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk…

Anggota Hizbullah mengawal konvoi pengungsi Suriah di kota perbatasan Arsal, Lebanon, 12 Juli 2017 (Foto: Reuters) Washington – Anggota parlemen Partai Republik dan Demokrat AS memberlakukan undang-undang untuk meningkatkan sanksi terhadap Hizbullah, dan menuduh kelompok politik muslim Syiah itu melakukan kekerasan di Suriah. RUU tersebut merupakan sebuah amandemen untuk memberi sanksi, yang mana mengusahakan untuk lebih membatasi kemampuannya dalam mengumpulkan dana dan merekrut, meningkatkan tekanan pada bank yang melakukan bisnis dengan mereka, serta menindak negara yang menajdi pendukung kelompok itu, termasuk diantaranya Iran. Beberapa sanksinya antara lain, akan memberlakukan pelarangan untuk memasuki AS, bagi siapa saja yang ketahuan mendukung kelompok…

Yusril Ihza Mahendra Jakarta – Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan DPR dengan menetapkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bakal mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu itu ke MK setelah ditandatangani oleh presiden dan dimuat dalam lembaran negara.”Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential threshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45,” kata Yusril, melalui rilisnya, Jakarta, Jumat (21/7).Pasal 6A ayat (2) itu berbunyi; “Pasangan…

Ketum PPP, Romahurmuziy Jakarta – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.Ketua Umum PPP Romaurmuziy mengatakan, meski 34 DPW se-Indonesia memberikan pandangan yang berbeda saat Mukernas, namun ada keseragaman soal arah politik PPP pada kontestasi Pemilu 2019 mendatang. “Satu yang pasti dan seragam bahwa selama 33 bulan terakhir di tengah pusaran konflik, kader-kader PPP sejati di seluruh Indonesia semua merasa, bahwa `Jokowi adalah kita` bahwa `kami PPP kami Jokowi`,” kata Romi, dalam sambutannya saat Mukernas, Jakarta, Jumat (21/7).Kata Romi, keputusan dukungan terhadap Jokowi tertuang dalam satu Ketetapan No.…

Muhaimin Iskandar dengan Yasonna Laoly Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menekankan perlunya penguatan undang-undang untuk mengawasi organisasi masyarakat (Ormas). Sejauh ini tercatat ada 325.887 ormas yang berbadan hukum dan tercatat di Kemenkumham. “Dengan jumlah demikian, tentu butuh peraturan yang efektif mencegah, mengawasi dan menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan keutuhan NKRI,” kata Yasonna saat memberi sambutan di acara audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta, Jumat (21/7/2017). Yasonna mengakui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan tidak memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak…

Irjen Kemendes PDTT Sugito (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Sabtu (27/5/2017). Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ridwan Soleman, Jumat (21/7/2017). Anak buah Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo ini akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari auditor BPK ke Kemendes PDTT.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Ridwan akan diperiksa sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Irjen Kemendes PDTT Sugito (SUG). Ridwan…

Ketua DPD, Oesman Sapta Odang Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Oesman Sapta, menyerukan kepada setiap Anggota DPD RI untuk bersama-sama mendorong kepentingan DPD RI di DPR, salah satunya adalah mengenai penguatan DPD RI melalui UU MD3. “Saya mengharapkan kita membangun sistem ke depan. DPD ini harus punya track record yang baik di kepemimpinan kita yang tinggal 2 tahun ini, dan keberpihakan pemerintah pada kita cukup kuat”, ujar Oesman dalam acara silaturahmi dan halal bihalal dengan pimpinan dan anggota DPD RI di kediamannya, Jakarta, Kamis (20/7). Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti…