Author: Tim Redaksi

Idham Arsyad. Jakarta – Program Reforma Agraria menjadi agenda strategis pemerintahan Jokowi yang menjadi harapan bagi petani miskin dan buruh tani. Sayangnya program reforma agraria mandeg.Menurut Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani), Kementerian ATR yg diberi mandat untuk mengimplementasikan lebih banyak menggalakkan sertifikasi yang kemudian disebut sebagai program reforma agraria. “Yang dikerjakan Menteri ATR selama ini hanyalah sertifikasi lahan,bukan reforma agraria karena tidak kegiatan redistribusi tanah” Tegas Idham.Pelambatan program reforma agraria ini berdampak pada ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah semakin tajam dan berujung pada eskalasi konflik agraria yang meninggi.”Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK konflik agraria terus terjadi di…

Read More

Akhmad Muqowam Jakarta – Anggota MPR RI Drs.H. Akhmad Muqowam mengatakan Pancasila merupakan falsafah hidup bagi bangsa dan segenap warga negara Indonesia. Ia menekankan agar perilaku berbangsa dan bernegara masyarakat benar-benar mencerminkan nilai serta ajaran Pancasila. “Pancasila jangan hanya dipahami sebagai teori sebagaimana pelajaran di sekolah-sekolah saja, jangan hanya dihafal sila dan butir-butirnya semata, tapi juga harus diaplikasikan sebagai pandangan, sikap, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muqowwam saat melakukan kegiatan Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka tunggal Ika dan NKRI di lokasi wisata Pantai Cahaya, Desa Sikucing, Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Kamis (20/07/2017). Muqowwam menyampaikan adanya gejala…

Read More

ilustrasi buruh Jakarta – Terhitung mulai 1 Agustus 2017, transformasi sistem asuransi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang semula dikelola oleh Konsorsium Asuransi TKI ke Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, resmi diberlakukan. Launching akan dilakukan 30 Juli 2017 di Tulungagung, Jawa Timur.Beberapa kalangan mendukung tranformasi tersebut dengan alasan, TKI akan lebih banyak mendapatkan manfaat jika mengalami kecelakaan kerja, mulai sebelum berangkat, saat di luar negeri, sampai pasca menjadi TKI. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah mendukung upaya kehadiran pemerintah dalam melindungi TKI. “Kami berharap, BPJS Ketenagakerjaan dapat berperan lebih dalam melindungi TKI dibanding…

Read More

public hearing di kantor Kemnaker. Jakarta – Pemerintah segera launching Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Program ini merupakan transformasi dari sistem asuransi untuk TKI yang sebelumnya dikelola oleh Konsorsium Asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, proses transformasi sudah final. Kamis, 19 Juli 2017, Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar public hearing sebelum program tersebut diluncurkan. “Persiapan sudah final. Rencananya, launching akan dilaksanakan 30 Juli 2017 di Tulungangung Jawa Timur,” kata Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker, Maruli A. Hasoloan dalam acara public hearing di kantor…

Read More

Pembukaan KKN Kebangsaan di Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo – Sebanyak 437 mahasiswa dari 53 perguruan tinggi se-Indonesia dan dua perguruan tinggi luar negeri (Malaysia dan Jepang) mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2017 di kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG). KKN Kebangsaan 2017 akan dilaksanakan mulai 22 Juli hingga 23 Agustus 2017 di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir saat membuka kegiatan tersebut mengatakan KKN Kebangsaan merupakan salah satu upaya merajut kebangsaan melalui penerapan program konservasi lingkungan, dalam mendukung kedaulatan pangan berbasis pemberdayaan. “Kegiatan KKN Kebangsaan ini memiliki posisi yang strategis, selain untuk mencapai tujuan…

Read More

Ilustrasi Paripurna DPR Jakarta – Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengambil alih pimpinan sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu setelah tiga pimpinan DPR walk out.Setnov yang juga sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP itu langsung mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu dengan paket A.Pengesahan itu setelah empat fraksi di DPR, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS yang menolak presidential threshold menyatakan walk out dari ruangan rapat paripurna. Aksi walk out itu juga diikuti oleh tiga pimpinan DPR, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.Alhasil, Setnov ditemani Fahri Hamzah di mimbar pimpinan sidang paripurna DPR. Sehingga, pengambilan keputusan atas RUU…

Read More

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang gelar Halal Bihalal dengan Anggota DPD, di Kediamannya, Jakarta, Kamis (20/7) Jakarta – Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) menyerukan kepada seluruh anggota DPD untuk bersama-sama memberikan kontribusi serta kinerja demi kepentingan daerah. Hal itu dalam rangka penguatan DPD di UU MD3.OSO berharap, setiap alat kelengkapan di DPD mempunyai target untuk menghasilkan produk perundangan yang diterima oleh DPR RI. Sehingga, DPD RI menjadi lembaga yang kuat dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi daerah.”Saya sedih melihat DPD selama ini dihina orang, sekarang jangan coba coba menghina DPD”, tegas OSO, dalam acara silaturahmi dan halal bihalal…

Read More

Rapat kerja DPD RI dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/7) Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), serta merekomendasikan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan tentang Desain Besar Penataan Daerah(Desertada). Alasanya, pencabutan moratorium berguna untuk melakukan penataan daerah dan pemekaran wilayah, membuka ruang kreasi dan inovasi, memperpendek rentang kendali pemerintah, serta peningkatan pelayanan publik, sebagai bentuk keberpihakan terhadap daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta saat melakukan Rapat Kerja dan konsultasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan…

Read More

Donald Trump (Foto: Reuters) Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat mengatakan kepada Kongres untuk kedua kalinya, Iran mematuhi kesepakatan nuklir dan dijatuhi hukuman sanksi. Meskipun Teheran bersikeras bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi karena diduga melanggar semangat kesepakatan tersebut. Presiden AS Donald Trump, yang mengecam pakta 2015 sebagai kandidat, memiliki waktu cukup lama memutuskan apakah akan melakukan Joint Comprehensive Plan of Action (nama resmi kesepakatan nuklir) atau atau kah tidak. Pejabat administrasi Trump berusaha menekankan keprihatinannya terkait perilaku non-nuklir Iran. Dalam perubahan dari ancaman sebelumnya, Trump menolak kesepakatan tersebut, para pejabat mengatakan, pemerintah akan bekerja sama dengan sekutu AS untuk memperbaiki kekurangan…

Read More

Ade Komaruddin Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami pihak-pihak yang disebut kecipratan uang dari e-KTP, seperti yang disebutkan majelis hakim dalam pertimbangan putusan terdakwa Irman dan Sugiharto. Salah satu pihak yang disebut adalah politikus Golkar Ade Komarudin.Selain Akom -sapaan Ade Komarudin- ada beberap pihak lainnya yang turut disebut. Di antaranya anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari. Akom sendiri sebut menerima uang sebesar 100 ribu dollar Amerika atau sekitar Rp 1 miliar, Miryam 1,2 juta dollar Amerika dan Markus sejumlah 400 ribu dollar Amerika atau sekitar Rp 4 miliar.…

Read More