JawaPos.com – Total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Alokasi anggaran tersebut ditopang anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) sebesar 53,5 persen dan sisanya lewat dana yang bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta.
Namun, pendanaan IKN berpotensi terhambat akibat mundurnya SoftBank sebagai salah satu investor dalam megaproyek tersebut. Direktur Center of Econmics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut bahwa hengkangnya perusahaan konglomerasi Jepang tersebut dapat memicu pembengkakan pendanaan dari APBN.
Dia menjelaskan, jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu, maka sebanyak 80-90 persen dana investasi awal harus diperolah dari APBN pasca mundurnya SoftBank.
“Di tengah target menurunkan defisit (APBN) di bawah 3 persen pada 2024, maka pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas dan menambah pembiayaan utang baru,” jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (13/3).
Menurutnya, pemerintah juga tidak akan mudah mencari pengganti SoftBank, mengingat pembangunan IKN segera dimulai..”Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai. Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor,” ucapnya.
Solusi untuk hal tersebut adalah mencari investor baru untuk pembangunan IKN. Ia merekomendasikan pihak yang diajak untuk melakukan investasi adalah negara yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Indonesia.
Credit: Source link
