Dampak Perubahan Iklim Lebih Sulit Dihadapi dari Covid-19

JawaPos.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan negara akan menjadi tantangan yang sulit dihadapi. Bahkan, lebih sulit dibandingkan pandemi Covid-19.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap berbagai komoditi pangan. Antara lain petani, pasar-bursa, harga, pergudangan-resi, modal, pembiayaan dan pinjaman, serta penjaminan off takers. Perlu adanya reformasi dan integrasi kebijakan serta mekanisme terhadap berbagai komoditi tersebut. Sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia tetap terjamin, tak terimbas dampak perubahan iklim maupun berbagai tantangan lainnya,” ujar Bamsoet, Jumat (26/2).

Ia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, produksi berbagai komoditas pangan memang sudah meningkat. Sebagaimana terlihat dari data yang dipaparkan Kementerian Pertanian. Namun laju peningkatannya belum signifikan, mengingat jumlah penduduk dan juga kebutuhan nasional yang juga terus meningkat.

“Produksi Jagung, misalnya, dalam lima tahun terakhir cukup meningkat. Di tahun 2016 mencapai 23,6 juta ton, tahun 2017 mencapai 28,9 juta ton, tahun 2018 sebesar 30 juta ton, tahun 2019 sebesar 33 juta ton, dan di tahun 2020 diprediksi mencapai 33 juta ton. Begitupun dengan padi yang meningkat dari 55 juta ton di tahun 2016, menjadi 56,6 juta ton di tahun 2017, kemudian 59,2 juta ton di tahun 2018. Namun menurun tajam menjadi 54,6 juta ton di tahun 2019, dan diprediksi menjadi 55 juta ton di tahun 2020,” jelas Bamsoet.

Dampak Iklim yang saat ini menyebabkan banjir dimana-mana, dikhawatirkan akan merusak pertanian khususnya padi. Pemerintah perlu antisipasi ketersediaan beras secara nasional. Sementara import beras menjadi masalah tersendiri karena negara-negara Asia rata-rata sudah terikat kontrak antar negara.

Bamsoet menekankan, memajukan sektor pangan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang berperan dalam pembinaan petani, penyediaan bibit dan pupuk, hingga memperluas luasan lahan pertanian saja. Melainkan butuh dukungan dari berbagai kementerian/lembaga lainnya.

“Karenanya Indonesia perlu memiliki roadmap strategi ketahanan dan kedaulatan pangan yang konkrit dan baku yang bisa diimplementasikan secara mudah dan cepat. Sehingga bisa mensinkronkan semua regulasi di berbagai kementerian/lembaga, mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Bamsoet.