Andalannews.com – Sebenarnya demo Pati karena apa sampai menuntut Bupati Sudewo dicopot dari jabatannya? Simak alasan lengkapnya di bawah ini.
Berita tentang demo di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, ramai dibicarakan masyarakat termasuk warganet di jagat maya pada Rabu 13 Agustus 2025.
Ribuan warga turun ke jalan, menyuarakan aspirasi dan menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya yang telah diemban sejak awal tahun.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan puncak dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan dan permasalahan yang mereka anggap belum terselesaikan dengan baik
Suasananya panas, spanduk dan poster tuntutan bertebaran, dan orasi bergantian terdengar di tengah kerumunan. Lalu, apa sebenarnya pemicu dari demo ini?
Bukan tanpa alasan, warga mengaku sudah lama merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah daerah di bawah komando Sudewo seiring kebijakannya yang memberatkan.
Isu-isu seperti penanganan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, hingga dugaan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat menjadi sorotan utama.
Gelombang protes ini seakan menunjukkan bahwa jarak antara aspirasi warga dan tindakan pemerintah semakin lebar. Apalagi tingkah Sudewo yang kerap menantang warga.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan respon tersendiri atas tuntutan tersebut. Bahkan Sudewo menolak untuk mundur dari jabatannya sebagai bupati.
Namun, opini publik sudah telanjur terbelah ada yang mendukung aksi demo sebagai bentuk kontrol sosial, ada pula yang menganggap seharusnya masalah diselesaikan lewat jalur dialog.
Meski begitu, fakta bahwa puluhan ribu orang rela berkumpul di jalan menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hal sepele, dan wajar saja jika akhirnya menjadi perhatian media nasional.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% pada 2025.
Walau secara resmi kenaikan maksimal masih sesuai regulasi dan tidak semua objek pajak terkena tarif sebesar itu, kebijakan tersebut dianggap terlalu memberatkan dan mengejutkan warga.
Ketegangan semakin meningkat saat Bupati Sudewo diberitakan mengatakan warga boleh turun ke jalan, bahkan kalau sampai 5.000 hingga 50.000 orang.
Pernyataan ini memancing kemarahan karena dianggap arogan dan tidak menghargai aspirasi publik, sehingga memicu aksi protes yang sangat luas.
Rabu pagi itu demo pun pecah. Ribuan warga berkumpul di depan Pendopo Kabupaten Pati. Aksi ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat setempat.
Dihimpun dari berbagai sumber, demo yang berlangsung ricuh ini tidak hanya menyoroti satu persoalan. Ada beberapa tuntutan yang ikut disuarakan, seperti:
-
Menuntut Bupati Sudewo mundur
-
Menolak sistem sekolah lima hari
-
Menolak renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp2 miliar
-
Menolakan pembongkaran Masjid Alun-Alun
-
Menolak proyek videotron senilai Rp1,39 miliar
Aksi yang awalnya berjalan damai ini berubah tegang saat massa merasa diabaikan oleh pejabat. Terjadilah kericuhan botol, tomat busuk, dan tiang bendera dilemparkan.
Aparat merespons dengan gas air mata. Beberapa mobil dinas dibakar, pagar roboh, dan sejumlah jurnalis kesulitan meliput karena asap.
Kabar mengejutkan datang dari DPRD Pati yang menyebut ada dua korban jiwa dalam aksi ini dikenal sebagai S dan Z meski masih dalam proses verifikasi oleh Polda Jateng
Pemerintah daerah langsung bergerak cepat Bupati Sudewo akhirnya menyatakan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.
Pemerintah pusat, menyatakan bahwa penentuan tarif PBB-P2 memang merupakan domain daerah, namun tetap menegaskan akan dilakukan evaluasi di tingkat provinsi.
Nah bagi yang penasaran soal demo Pati karena apa? Ini disebabkan usulan kenaikan PBB-P2 yang mengubah nasib banyak warga, ditambah pernyataan Bupati yang dinilai memantik emosi.
Meskipun beberapa tuntutan sudah dibatalkan, aksi rakyat menunjukkan bahwa respon pemerintah tak hanya soal membalik keputusan tapi juga soal mendengar dan merangkul aspirasi rakyat.
