JawaPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), menyetujui tambahan anggaran untuk kegiatan 2021 pada empat kementerian koordinator (Kemenko). Adapun tambahan empat anggaran Kemenko tersebut akan digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 serta kebutuhan lainnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Tambahan ini akan digunakan untuk biaya operasional Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPN).

Usulan tambahan ini dikarenakan pihaknya diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan komite tersebut. “Kami minta tambahan khusus sebesar Rp 50 miliar untuk tahun anggaran 2021,” ujarnya dalam rapat virtual bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (8/9/).

Dengan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar tersebut, maka total anggaran Kemenko Perekonomian tahun depan sebesar Rp 443,3 miliar. “Dari tambahan tadi, sehingga total dari awalnya Rp 393 miliar, menjadi Rp 443 miliar,” ucapnya.

Kemudian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Anggaran akan digunakan untuk menggelar acara internasional Archipelagic Island State (AIS) dan Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI).

Sehingga, tahun 2021 Kemenko Marves akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 314 miliar. “Tujuannya untuk punya hubungan baik dengan negara lingkar pasifik,” imbuhnya.

Lalu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, juga meminta tambahan anggaran Rp 50 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk dukungan manajemen Kemenko Polhukam, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga Komisi Kejaksaan (Komjak).

Sehingga, total anggaran yang didapatkan tahun 2021 mendatang sebesar Rp 317,7 miliar. “Kami punya komisi kepolisian nasional kerjaannya banyak sekali dan selama ini dananya agak kurang. Ini Alhamdulillah kalau disetujui Rp 9,18 miliar,” tuturnya.

Terakhir, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan tambahan Rp 20 miliar yang akan digunakan untuk membangun ruang koordinasi pada kantor Kemenko PMK. Sehingga, total anggarannya menjadi Rp 258 miliar.