Dugaan Kebocoran Data Masyarakat Harus Ditelusuri Kebenarannya

JawaPos.com – Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor. Data tersebut diduga merupakan data dari BPJS Kesehatan.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodharwardani meminta, dugaan kebocoran data tersebut harus ditelusuri. Sebab sangatlah merugikan jika data masyarakat Indonesia tersebut benar-benar bocor.

“Dugaan kebocoran data penduduk harus ditelusuri kebenarannya,” ujar Jaleswari kepada wartawan, Sabtu (22/5).

Jaleswari meminta harus ada yang bertanggung jawab jika 279 data masyarakat tersebut memang bocor. Karena data tersebut diduga telah diperjualbelikan di dunia maya.

“Para pihak harus bertanggungjawab jika kebocoran data penduduk terbukti. Harus diusut tuntas,” katanya.

Saat ini, pemerintah juga sedang mengaji Rancangan Undang-undang (RUU) Data Pribadi. RUU ini juga telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

“Saat ini, Pemerintah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi dan telah masuk Prolegnas 2021,” ungkapnya.

Sebelumnya heboh 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

Data itu diunggah oleh akun bernama kotz. Dalam deskripsinya, data yang dimilikinya itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat.

Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia. Bahkan, akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya itu.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono