Andalannews.com – Dugaan korupsi Whoosh mengemuka dan kini masuk tahap penyelidikan. Perbedaan biaya ratusan juta dolar per km hingga kerugian triliunan menjadi pemicu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu ditangani KPK.
Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait dugaan korupsi Whoosh telah masuk tahap awal. Pernyataan ini muncul setelah sorotan publik terhadap selisih biaya pembangunan.
Kejanggalan proyek itu sendiri mulai mendapat sorotan sejak mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa biaya per kilometernya mencapai USD 52 juta, sementara proyek kereta cepat di China hanya sekitar USD 17-18 juta per kilometer.
“Naik tiga kali lipat,” katanya dalam sebuah video yang diunggah pada 14 Oktober 2025.
KPK kemudian menegaskan bahwa pihaknya tidak menunggu laporan formal saja, tetapi telah mulai mencari bukti, data dan keterangan sejak awal tahun ini untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
Sumber internal menyebut proyek Whoosh yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mengalami pembengkakan besar.
Nilai investasi disebut mencapai sekitar USD 7,27 miliar (atau sekitar Rp 118 triliun dengan kurs saat itu) termasuk cost-overrun senilai USD 1,2 miliar.
Sementara itu, kondisi keuangan konsorsium pelaksana proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan entitas terkait lainnya mengalami kerugian yang signifikan dalam rentang 2024 hingga awal 2025.
Kasus dugaan korupsi Whoosh menarik perhatian karena beberapa hal sekaligus. Pertama, proyek ini melibatkan dana publik yang sangat besar dan berkaitan dengan kebijakan nasional di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Kedua, angka selisih biaya yang disebut Mahfud MD menjadi pemantik skeptisisme publik: biaya per kilometer di Indonesia disebut lebih dari tiga kali lipat dibanding China.
Ketiga, KPK sendiri menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki informasi dapat membantu mereka menjalankan penyelidikan.
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa lembaga tidak sekadar menunggu tetapi aktif mencari data.
Ada juga nama besar yang potensial diperiksa. Misalnya, vitas publik menyebut bahwa mantan Menko Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang semasa menjabat sangat terkait dengan proyek kereta cepat ini, bisa menjadi bagian dari pemeriksaan KPK.
Semua ini membuat suasana politik dan hukum di Indonesia tengah menantikan bagaimana kasus ini akan berkembang.
Meski KPK belum mengumumkan pihak siapa saja yang telah diperiksa atau bukti mana saja yang dikantongi, lembaga ini secara resmi menyatakan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyelidikan.
Dalam siaran pers, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut masih dalam tahap mengumpulkan bahan keterangan dan verifikasi data sebelum menetapkan tersangka atau mengumumkan kerugian negara secara resmi.
KPK juga mengimbau siapa pun yang memiliki informasi atau dokumen terkait dugaan korupsi Whoosh untuk segera melapor melalui saluran pengaduan publik.
“Tentu setiap informasi dan data… bisa menjadi pengayaan bagi tim,” ujar staf penyelidikan.
Masyarakat dan media pun diharapkan ikut mengawal agar proses transparan dan akuntabel. Walaupun demikian, muncul kritik bahwa KPK dalam pernyataannya menantang Mahfud MD untuk membuat laporan formal terlebih dahulu.
Sedangkan Mahfud berdalih bahwa jika sudah ada indikasi pidana maka penegak hukum seharusnya langsung menyelidiki tanpa perlu laporan dari pihak yang mengungkap.
Kontestasi semacam ini menunjukkan bahwa proses hukum belum dilewati secara mulus dan masih mendapat sorotan publik.
Bagi publik, kasus ini bukan sekadar bunga melainkan ujian terhadap kemampuan institusi untuk mengawasi megaproyek nasional.
Jika terbukti ada penggelembungan anggaran atau mark-up, maka bukan hanya kerugian negara yang muncul tapi juga kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan jangka panjang akan terkikis.
Kereta cepat Whoosh sendiri sudah beroperasi sejak 2 Oktober 2023, namun beban utang dan operasionalnya semakin berat hingga muncul kerugian triliunan.
Secara internal, pihak perusahaan pelaksana dan konsorsium BUMN yang terlibat harus siap menghadapi risiko hukum, audit internal, dan potensi restrukturisasi proyek atau keuangan.
Di sisi lain, Pemerintah juga mendapat tekanan untuk menjelaskan skema pembiayaan, pengadaan, dan evaluasi proyek sedini mungkin agar tidak diduga hanya menjadi ladang mark-up.
Publik menuntut jawaban transparan siapa yang menaikkan biaya, bagaimana aliran dana, dan mengapa selisih biaya sangat mencolok.
Selain itu, kasus ini bisa menjadi preseden bagi proyek strategis nasional lainnya. Jika Whoosh terbukti bermasalah, proyek-proyek serupa di masa depan harus lebih ketat dalam pengawasan, tender terbuka, evaluasi risiko geologi dan operasional, serta audit independen.
Semangatnya adalah agar pembangunan besar tak hanya gagah di media, tapi juga efisien, transparent, dan berdampak positif bagi negara.
Sejumlah mata kini tertuju pada langkah KPK berikutnya apakah akan ada operasi tangkap tangan (OTT), pemanggilan pejabat tinggi, atau penetapan tersangka dalam waktu dekat.
Bila memang terbukti secara resmi bahwa terdapat mark-up atau kerugian negara besar dalam proyek Whoosh, maka proses hukum kemungkinan akan cepat bergulir.
Tapi jika disebut hanya inefisiensi atau kondisi geologi sulit sebagai alasan, maka publik akan menuntut audit independen dan perbaikan sistem pengadaan.
Sementara itu, penyelenggara proyek dan pihak terkait mulai menyiapkan argumentasi pembelaan. Mereka umumnya menyebut bahwa kondisi topografi Indonesia, pembebasan lahan, risiko gempa dan kondisi teknis yang lebih sulit dibanding negara lain seperti China menyebabkan biaya menjadi lebih besar.
Publik dan media akan terus memantau apakah argumentasi tersebut diterima atau ditolak oleh penyidik.
Lebih jauh, hasil dari kasus ini akan memberi sinyal bagi investor, lembaga keuangan, dan pengembang proyek besar bahwa risiko korupsi dan pembengkakan biaya bukan hanya masalah nasional, tetapi juga faktor kepercayaan global.
Bila Indonesia sukses mengungkap dan menangani dugaan korupsi ini secara transparan, maka reputasi negara sebagai tujuan investasi infrastruktur akan terbantu. Sebaliknya, jika prosesnya lambat atau terkesan ditutup-tutupi, maka konsekuensinya bisa luas.
