Gerakkan Ekonomi, Pemprov Bali Diminta Tak “Pelit” Realisasikan APBD

DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menjadi salah satu daerah yang yang dinilai “pelit” merealisasikan anggaran belanja daerah. Pasalnya, memasuki semester II tahun 2021, realisasi belanja Pemprov Bali dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya mencapai 14,05 persen atau setara Rp 843 miliar dari total APBD Induk 2021 yang berjumlah Rp 6 triliun (hingga 25 Mei 2021).

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry meminta Pemprov Bali agar mencermati data tersebut secara serius. Sebab, percepatan proses pelaksanaan program-program dan pencairan anggaran ini adalah bagian penting dari gerakan ekonomi.

Menurut politikus yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali ini, realisasi belanja Pemda merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi, saat ini perekonomian Bali benar-benar terpuruk akibat dihantam badai pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar Pemprov Bali mempercepat hal tersebut mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juni atau semester II 2021. “Belanja pemerintah ini kan salah satu pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena itu Saya menghimbau eksekutif untuk mempercepat proses ini, sekarang sudah bulan Juni, sudah setengah tahun,” tegas Sugawa Korry, Selasa (8/6).

Selain itu, pria yang mengawali karirnya sebagai ekonom ini, menilai pengeluaran pemerintah ini akan berkontribusi untuk meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) potensial Bali. Pihaknya mendorong semua SKPD terkait untuk bekerja keras mempercepat proses pelaksanaan dari APBD ini, karena sangat mempengaruhi government expenditure yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Salah satu langkah awalnya adalah pencairan dana hibah bagi para anggota dewan yang saat ini belum kunjung dicairkan. Pasalnya, dana hibah tersebut bakal menyentuh masyarakat bawah yang saat ini sedang kesusahan akibat pandemi. “Saat ini mungkin belum ada (dana hibah dicairkan, red), termasuk itu juga, karena itu akan menyentuh masyarakat paling bawah,” katanya.

Saat disinggung mengenai total dana hibah bagi seluruh anggota DPRD Bali yang berjumlah 55 orang tersebut, diperkirakan mencapai Rp 75 miliar atau masing-masing anggota mendapatkan Rp 1,3 miliar. “Saya agak lupa ya, tetapi untuk 2021 sekitar Rp 75 miliar, belum ada yang cair, masih proses, tapi saya menghimbau itu dipercepat,” pungkasnya. (Winatha/balipost)