Indonesia Harus Tiru Filipina yang Melarang Perdagangan Vaksin Covid

JawaPos.com – Anggota Komite 1 DPR Abdul Rachman Thaha menuturkan bahwa adalah hal yang sangat aneh pemerintah melalui Kimia Farma memperdagangkan vaksin Covid-19 berbayar di tengah kondisi yang mengkhawatirkan sekarang. Menurut Abdul, memperdagangkan vaksin saat ini adalah hal yang sama sekali tidak darurat.

“Menjadi aneh bahwa dalam situasi darurat yang bahkan kian memburuk seperti sekarang ini, pemerintah justru memakai mindset non-kedaruratan dengan melakukan komersialisasi vaksin melalui apotek tertentu,” ujar Abdul dalam keterangannya, Senin (12/7).

“Ketika target satu juta orang divaksin per harinya masih belum tercapai, termasuk akibat keterbatasan pasokan vaksin, sungguh aneh bahwa sebagian vaksin justru dialokasikan tidak untuk mencapai target itu,” tambahnya.

Menurutnya, ada baiknya Indonesia berkaca kepada Filipina yang melarang adanya perdagangan vaksin Covid-19. “Pemerintah Indonesia sebaiknya meniru Filipina yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19 dan memperlakukan perdagangan vaksin sebagai perbuatan ilegal. Pelakunya pun dijatuhi hukuman,” katanya.

Abdul khawatir, jika vaksin berbayar ini dibiarkan, pemerintah belum siap membangun safe guard untuk menangkal perdagangan gelap vaksin dan penjualan vaksin palsu. Kekhawatiran ini beralasan, mengingat berbagai perlengkapan dan peralatan untuk penanganan Covid-19 ternyata sudah dipalsukan dan beredar di masyarakat, seperti masker bekas, oxymeter palsu, dan sertifikat palsu.

“Semakin nyata bahwa inisiatif perekonomian lewat perdagangan vaksin justru mendatangkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang luar biasa peliknya,” ungkapnya.

Ia memandang, hal ini kian mengindikasikan bahwa pemerintah sendiri kini justru abai terhadap sistem prioritas yang pernah dibangunnya sendiri.

“Untuk mengujinya gampang, coba sajikan data, berapa persen orang-orang dari kelompok prioritas yang telah divaksin. Lalu tanyakan ke pemerintah, bagaimana komersialisasi vaksin bisa mempercepat tuntasnya vaksinasi bagi seluruh anggota kelompok-kelompok prioritas tersebut,” tuturnya.

Perekonomian negara yang dinilai banyak kalangan kian mendekati titik kolaps ini memang perlu diselamatkan. Namun diselamatkan bagi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat lapisan bawah yang pastinya terdampak paling hebat.

“Pemerintah perlu mengerahkan kreativitas guna menemukan terobosan-terobosan ekonomi yang lebih prospektif sekaligus sensitif terhadap masyarakat. Perdagangan vaksin pada masa sekarang, menurut saya, tidak patut menjadi terobosan itu,” pungkasnya.