Andalannews.com – Sosok Dino Patti Djalal kembali jadi sorotan publik setelah menyampaikan kritik dan sejumlah saran kepada Presiden Prabowo Subianto terkait intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan Dino langsung ramai diperbincangkan di media sosial karena dianggap cukup tajam. Bahkan, respons dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ikut memicu perdebatan publik soal efektivitas diplomasi luar negeri Presiden Prabowo.
Kabar Dino Patti Djalal kritik Prabowo pun menjadi salah satu topik politik yang banyak dicari masyarakat di internet sejak awal Juni 2026. Dalam video yang diunggah melalui media sosial pribadinya, Dino menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang terlalu sering dan memakan biaya besar negara.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu kemudian memberikan lima saran kepada Prabowo agar kunjungan luar negeri lebih efisien dan efektif. Salah satu poin yang paling disorot adalah usulan agar Presiden lebih memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video call, Zoom, atau telepon untuk berkomunikasi dengan pemimpin negara lain.
Menurut Dino, pendekatan seperti itu bisa membantu menghemat biaya perjalanan dan mengurangi pengeluaran negara yang cukup besar setiap kali kunjungan kenegaraan dilakukan.
Ia juga menyarankan agar setiap kunjungan luar negeri dimaksimalkan untuk beberapa agenda sekaligus agar tidak terlalu sering bepergian ke banyak negara secara terpisah.
Lima Saran Dino Patti Djalal untuk Prabowo
Dalam video yang viral tersebut, Dino Patti Djalal memberikan sejumlah masukan yang menurutnya penting untuk dipertimbangkan pemerintah. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri
- Memaksimalkan komunikasi virtual dengan pemimpin dunia
- Menekan jumlah rombongan delegasi
- Menggabungkan agenda bilateral dalam forum internasional
- Meningkatkan transparansi agenda kunjungan luar negeri
Dino menilai perjalanan kepala negara membutuhkan anggaran sangat besar karena melibatkan biaya pesawat, hotel, logistik, pengamanan, hingga rombongan pendahulu. Karena itu, ia menilai efisiensi perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas diplomasi Indonesia di mata dunia.
Pernyataan tersebut langsung memancing perhatian publik karena disampaikan oleh sosok diplomat senior yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Respons Teddy soal Kritik Dino Patti Djalal
Tak lama setelah video Dino viral, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan resmi melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet. Teddy menyebut pemerintah menghargai setiap kritik dan masukan yang diberikan kepada Presiden Prabowo.
Namun, ia juga menegaskan bahwa lawatan luar negeri yang dilakukan Presiden bukan sekadar agenda seremonial. Menurut Teddy, diplomasi luar negeri Presiden Prabowo justru menghasilkan banyak capaian strategis untuk Indonesia.
Ia memaparkan sejumlah hasil diplomasi yang diklaim berhasil dicapai pemerintah selama satu setengah tahun terakhir, termasuk penguatan kerja sama internasional, peningkatan investasi, hingga perluasan hubungan ekonomi dengan berbagai negara.
Teddy juga menjelaskan bahwa jumlah rombongan Presiden saat kunjungan luar negeri kini jauh lebih kecil dibanding periode sebelumnya.
Menurutnya, jika pada masa lalu rombongan bisa mencapai lebih dari 100 orang, kini jumlah delegasi hanya berkisar 50 sampai 60 orang.
Polemik Dino Patti Djalal dan Pemerintah Jadi Perbincangan
Polemik antara Dino Patti Djalal dan pihak pemerintah langsung menjadi pembahasan hangat di media sosial maupun forum politik nasional.
Sebagian publik menilai kritik Dino merupakan bentuk masukan konstruktif demi efisiensi anggaran negara. Namun ada juga yang menganggap kritik tersebut terlalu terbuka dan seharusnya disampaikan melalui jalur komunikasi internal.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra bahkan menyebut kritik Dino Patti Djalal terhadap Prabowo kurang etis karena dianggap tidak menghormati pemerintah yang sedang bekerja.
Meski begitu, banyak pihak juga melihat polemik ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan keterbukaan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia, Prabowo memang dikenal aktif melakukan diplomasi luar negeri.
Berbagai kunjungan kenegaraan dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral, kerja sama pertahanan, investasi, hingga isu geopolitik internasional.
Namun tingginya intensitas lawatan luar negeri membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas serta dampak langsungnya terhadap kondisi dalam negeri.
Kritik Dino Patti Djalal muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara dan efisiensi pemerintahan.
Apalagi, saat ini pemerintah juga sedang mendorong kebijakan penghematan di berbagai sektor. Karena itu, isu perjalanan luar negeri Presiden menjadi topik yang sensitif dan mudah menarik perhatian masyarakat.
Siapa Sebenarnya Dino Patti Djalal?
Dino Patti Djalal dikenal sebagai diplomat senior Indonesia yang memiliki pengalaman panjang di bidang hubungan internasional. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat serta Wakil Menteri Luar Negeri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain aktif di dunia diplomasi, Dino juga dikenal sebagai pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), sebuah organisasi yang fokus pada isu kebijakan luar negeri dan hubungan internasional.
Karena latar belakangnya itu, pandangan Dino terkait diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia sering menjadi perhatian publik. Di media sosial, respons masyarakat terhadap kritik Dino Patti Djalal terlihat cukup beragam.
Sebagian netizen mendukung pandangan Dino karena dianggap berani menyampaikan kritik terbuka terkait efisiensi anggaran negara. Namun sebagian lainnya justru mendukung langkah diplomasi Prabowo yang dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Perdebatan tersebut membuat keyword Dino Patti Djalal kritik Prabowo terus ramai dicari di mesin pencarian dan media sosial sepanjang hari. Di tengah polemik yang berkembang, banyak pengamat menilai kritik dan respons seperti ini sebenarnya menjadi bagian normal dalam sistem demokrasi.
Perbedaan pandangan soal strategi diplomasi luar negeri dinilai wajar terjadi, apalagi ketika menyangkut penggunaan anggaran negara dan arah kebijakan internasional Indonesia ke depan.
