Ilustrasi iklan di media sosial (Foto: Muti/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, secara awam pemblokiran media sosial (medsos) oleh pemerintah beberapa hari lalu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.
Bagaimana tidak, kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatik (Kominfo) men-take down-kan Facebook, Instagram, dan WhatsApp membuat sejumlah pihak yang selama ini menggantungkan ekonominya via ketiga medsos tersebut menjerit.
Namun, di sisi lain Tulus menilai pemblokiran itu masih terbilang wajar, karena alasannya ialah demi keamanan nasional. Bahkan Tulus menyebut pemblokiran tergolong lambat, karena masyarakat sudah terlanjur terpecah selama masa kampanye pemilihan presiden (pilpres).
“Masyarakat Indonesia sudah kadung terbelah, terfragmentasi dalam kelompok-kelompok yang menjurus pada ‘radikalisasi’ terhadap calon presiden pujaannya,” kata Tulus dalam keterangannya pada Senin (27/5).
Pemblokiran medsos, lanjut Tulus, sekali lagi harus menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi pemerintah namun juga masyarakat. Dan, berikut ini evaluasi YLKI terkait pemblokiran tersebut:
- Ketergantungan internet
Menurut Tulus, ketergantungan masyarakat terhadap internet dan media sosial sudah sangat tinggi. Bahkan, masyarakat sudah pada level addict, kecanduan terhadap internet dan media sosial.
Aktivitas masyarakat nyaris tak bisa dipisahkan dengan media sosial dan instrumen over the top seperti WhatsApp . Jika dirujuk pada data, ini fenomena yang rasional.
“Sebab, masyarakat Indonesia memang menjadi pengguna media sosial terbesar di dunia seperti Facebook, Twitter, Instragram, dan lain-lain, sehingga sedikit saja ada gangguan kualitas internet dan media sosial, seolah dunia menjadi gelap. Apalagi, sampai diblokir oleh pemerintah seperti pekan lalu,” kata Tulus.
- Internet “panglima” ekonomi
Tulus mengatakan, pemblokiran medsos membuktikan bahwa internet dan media sosial sudah menjadi salah satu “panglima” di sektor ekonomi, yakni ekonomi yang berbasis digital. Salah satu garda depan wujud digital ekonomi adalah e-commerce alias belanja daring (belanja online).
Akibat pemblokiran itu, lanjut dia, aktivitas ekonomi yang berbasis e-commerce secara praktis lumpuh, karena pihak pedagang atau market place-nya tidak bisa berkomunikasi interaktif dengan konsumennya. Sebab, selama ini dalam rangka menawarkan produknya, mereka berkomunikasi dengan konsumennya via foto dan video yang di-share via WhatsApp.
“Maka, tidak aneh jika selama tiga hari masa pemblokiran itu asosiasi pedagang online mengaku terpukul berat, menderita kerugian sebesar Rp628 miliar per hari! Bisa dibayangkan dampaknya jika pemblokiran itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan diblokir selamanya,” ujar dia.
- Gudang hoaks
Pagelaran pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tidak bisa dilepaskan dari beredarnya berita bohong (hoaks), fitnah, dan kabar provokatif. Contohnya, kata Tulus, seperti dugaan adanya polisi asing (dari China, Red) yang terbukti hoaks. Sebab, polisi yang bersangkutan ternyata berkewarganegaraan Indonesia, asli dari Manado.
“Rata-rata hanya membaca judulnya, tanpa mencerna substansinya, atau mencari sumber berita yang lainnya, dan kemudian langsung men-share ke pihak lainnya. Hebohlah berita tersebut dan menjadi viral,” papar dia.
Kendati beralasan dari segi keamanan nasional, Tulus tetap berharap pemblokiran media sosial merupakan pertama dan terakhir. Sebab, bagaimanapun, aksi pemblokiran itu terbukti sangat kontra produktif dan menjadi preseden buruk.
“Pascapemblokiran, masyarakat langsung bermanuver menggunakan akses lainnya untuk tetap menghidupkan medsosnya, yakni dengan menggunakan akses VPN (virtual private number), khususnya VPN gratisan. Penggunaan VPN, selain membuat aksi pemblokiran kurang efektif, juga terbukti membahayakan konsumennya, terutama terkait penjebolan data pribadi bahkan akun bank miliknya,” tandas dia.
TAGS : Media Sosial YLKI Tulus Abadi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/53361/Ini-Evaluasi-YLKI-pasca-Pemblokiran-Medsos/
