Andalannews.com – Kasus kurang gizi masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga kualitas gizi yang dikonsumsi masyarakat.
Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kabupaten Bandung melalui metode Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025, puluhan desa teridentifikasi masuk dalam kategori rentan rawan pangan.
Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama menerangkan masalah kurang gizi di wilayah rentan rawan pangan memang tidak bisa diselesaikan secara instan. Namun, dengan kerja sama berbagai pihak dan kebijakan yang tepat.
“Makanya FSVA digunakan untuk memetakan kondisi ketahanan pangan lebih komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya melihat ketersediaan pangan, tetapi juga mempertimbangkan akses masyarakat serta cara pemanfaatannya,” ungkap Uka, Selasa (31/3/2026)
Mantan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu menjelaskan FSVA merupakan alat analisis berbasis data yang memadukan berbagai indikator untuk melihat tingkat ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah.
“Ada tiga aspek utama yang menjadi dasar penilaian, yakni ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan tingkat kerentanan suatu daerah,” tutur Uka.
Dalam praktiknya, lanjut Uka, tidak semua wilayah memiliki pasokan pangan cukup terbebas dari masalah kerawanan pangan. Selain itu, keterbatasan daya beli menjadi salah satu penyebab utama masyarakat kesulitan mendapatkan makanan bergizi.
“Faktor geografis juga berpengaruh terhadap distribusi pangan. Wilayah dengan akses terbatas cenderung mengalami hambatan dalam memperoleh bahan pangan berkualitas, sehingga pilihan makanan masyarakat menjadi terbatas,” kata Uka.
Kondisi ini, lanjut Uka, diperparah dengan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Tidak sedikit keluarga yang lebih mengutamakan makanan yang mengenyangkan, tanpa memperhatikan kandungan nutrisi di dalamnya.
“Akibatnya, meskipun kebutuhan kalori terpenuhi, kebutuhan vitamin dan mineral penting sering kali terabaikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan,” ucap Kepala Dispakan Kabupaten Bandung itu.
Uka juga berharap hasil pemetaan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga sektor lain yang memiliki kepedulian terhadap isu ketahanan pangan.
“Kami berharap hasil FSVA ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan daerah, perencanaan program lintas sektor, serta penentuan lokasi prioritas intervensi,” katanya menandaskan.
Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Terus Ditekan
Pemkab Bandung menargetkan agar jumlah desa rentan rawan pangan dapat terus ditekan melalui berbagai program intervensi. Tak hanya dari sektor pangan, tetapi melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Salah satu langkah yang mulai didorong adalah peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui pemanfaatan pangan fortifikasi. Pendekatan ini dinilai dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi kekurangan gizi di wilayah dengan keterbatasan pangan bergizi.
Pangan fortifikasi merupakan bahan pangan yang telah diperkaya dengan vitamin dan mineral penting. Dengan cara ini, masyarakat tetap bisa mengonsumsi makanan sehari-hari seperti biasa, namun dengan kandungan gizi yang lebih baik.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan masih ada desa rentan pangan mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Menurutnya, desa-desa yang masuk kategori rawan umumnya dihuni kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah.
“Sedikitnya ada 28 desa masuk dalam peta kerawanan pangan. Namun sebenarnya, di setiap desa juga terdapat warga yang masuk kategori rentan. Tapi, kerawanan pangan tidak selalu berarti masyarakat tidak memiliki makanan,” tutur Dadang.
Dalam banyak kasus, dijelaskan Politisi PKB itu, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi belum tentu mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Situasi inilah yang kemudian memicu munculnya masalah kurang gizi.
“Ketika asupan nutrisi tidak terpenuhi dalam jangka panjang, dampaknya dapat berujung pada gangguan kesehatan, termasuk stunting dan menurunnya daya tahan tubuh. Pemkab menyadari bahwa persoalan ini tidak bisa ditangani secara parsial,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Dadang, hasil pemetaan FSVA dijadikan sebagai acuan utama dalam merancang kebijakan dan program intervensi. Data yang dihasilkan dari pemetaan ini akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas di sektor ketahanan pangan.
“Dengan adanya data ini, pemerintah bisa lebih tepat dalam menentukan langkah intervensi, termasuk dalam penganggaran program. Kami terus berupaya mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan ini,” ungkapnya.
“Tidak hanya melalui program pangan, tetapi juga melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan berbasis data dan intervensi yang tepat, kami optimistis kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung terus membaik,” tuturnya.
Sementara itu, seorang pendamping masyarakat di salah satu desa Asep mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya kualitas gizi dalam makanan. Meski tantangan masih ada, langkah yang diambil saat ini menjadi bagian penting.
“Banyak yang merasa sudah cukup makan, padahal kandungan gizinya belum tentu terpenuhi. Ini yang menjadi tantangan di lapangan. Program seperti pangan fortifikasi dapat memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi,” ujarnya.
