Kontraksi Ekonomi Bali Berlanjut dan Keuangan Industri Hotel Memprihatinkan, Pembukaan Pariwisata Difinalisasi

Suasana diskusi Menparekraf dengan pelaku industri pariwisata Bali. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kontraksi ekonomi Bali di kuartal II yang akan berakhir Juni ini masih masih terjadi. Hal itu, diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, saat bertemu dengan Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Bali/Tourism Board (BTB), Sabtu (12/6).

Ia mengharapkan pembukaan pariwisata Bali dapat memulihkan perekonomian, terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Sebab, kata Sandiaga, merujuk laporan keuangan pada akhir kuartal II yang berakhir pada Juni 2021, perekonomian Bali kembali terkontraksi.

Bahkan, keuangan sejumlah hotel di Bali dilaporkan telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. “Dua minggu lagi kuartal kedua berakhir, nah data yang saya dapat bahwa kontraksi di Bali berlanjut dan angkanya ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan kuartal pertama, malah terkontraksi cukup dalam,” papar Sandiaga Uno, dalam rilis yang diterima.

Ia pun mengatakan kondisi ini harus segera disikapi. “Ini yang harus kita sikapi segera, kita harus bergerak cepat dan kita harus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu bagi siapa saja yang betul-betul membutuhkan. Kalau tidak akan terjadi permanent damage atau kerusakan yang total dan fatal,” jelasnya.

Pihaknya menggandeng GIPI Bali/BTB sebagai penggerak penciptaan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Ia meminta GIPI Bali/BTB berperan serta dalam merealisasikan sejumlah pra kondisi pembukaan pariwisata Bali.

Antara lain penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin hingga perluasan testing terhadap wisatawan yang berlibur di Bali.

Peran serta dukungan dari pelaku pariwisata, sebutnya, sangat penting, mengingat kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah secara langsung dijalankan oleh seluruh anggota GIPI BALI/BTB.

“Kita baru saja melakukan diskusi dan ini penyiapan konkret dari finalisasi persiapan pembukaan Bali. Tentunya kita butuh dukungan industri, karena akhirnya nanti yang akan mengeksekusi adalah temen-temen yang ada di garda terdepan, yaitu yang bergerak di industri pariwisata dan ekonomi kreatif,” tegasnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, peran serta seluruh pihak dibutuhkan dalam melengkapi prakondisi pertama yakni, pengendalian COVID-19 serta sejumlah prakondisi lainnya.

Seperti, prakondisi kedua, yakni kondisi COVID-19 secara global. Prakondisi ketiga yang berkaitan dengan Travel Corridor Arrangement, yang meliputi persyaratan bagi wisatawan, seperti sudah tervaksin dan melalui beberapa tahapan seperti testing sebelum keberangkatan.

“Dan penanganan end to end CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) ini juga menjadi pertimbangan utama,” ungkap Sandiaga Uno.

Ketua GIPI Bali/BTB, IB Partha Adnyana menyampaikan bahwa Bali membutuhkan kebijakan spasial (khusus) bagi akselerasi pemulihan ekonomi Bali, untuk menghindari kerusakan yang permanen.

“Kebijakan spasial di bidang fiskal keuangan dan kebijakan spasial di bidang pembukaan bagi PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri),” ujarnya.

Ia mengatakan kondisi Bali sangat siap untuk menerima karantina PPLN, seperti halnya Jakarta, Surabaya, Medan dan Menado.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh 10 stakeholder dari GIPI BALI/BTB, Bali MICE Forum, Dinas Pariwisata Bali tersebut,  juga disampaikan dukungan terhadap Work From Bali. Mereka berharap kegiatan ini bisa membantu kondisi Bali saat ini yang sangat parah dialami para pelaku industri pariwisata dan UMKM.

Disampaikan oleh Ketua Bali MICE Forum Putu Gede Wiwin Gunawasika, BMF berharap kegiatan audiensi beberapa waktu lalu bisa dibantu difasilitasi juga oleh Kemenparekraf ke sejumlah instansi dan perusahaan swasta lainnya. Kemenparekraf juga diminta menghimbau agar program dan kegiatan yang dilakukan di Bali bisa dikerjakan oleh PCO/EO dari Bali tak cuma dari Jakarta. (kmb/balipost)

Credit: Source link