Ilustrasi Korupsi BLBI
Jakarta – Dugaan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim bertambah diperkirakan menjadi Rp 4,58 triliun.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, kerugian negara itu merupakan hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemerika Keuangan (BPK). Lembaga antikorupsi telah mengantongi audit BPK tersebut.
“Jadi, auditnya sudah kita terima dan indikasi kerugian keuangan negara final dari hasil audit itu, sekitar Rp 4,58 triliun,” ungkap Febri, di kantornya, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Dijelaskan Febri, dari hasil pemeriksaan audit investigatif tersebut, bahwa sebelumnya masih ada satu kewajiban yang bersifat sustainable. Dikatakan Febri, perhitungan BPK hanya Rp 220 miliar yang benar-benar bukan dari indikasi kerugian negara. Alhasil total kerugian negaranya sebesar Rp 4,58 triliun.
“Ini satu langkah yang penting dalam penanganan kasus indikasi BLBI ini. Audit kerugian keuangan negara sudah selesai, dan proses pemeriksaan saksi-saksi akan kita lakukan intensif ke depan,” terang Febri.
KPK seperti diketahui telah menetapkan mantan kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka kasus tersebut. Syafruddin diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan SKL BLBI untuk BDNI, milik Sjamsul Nursalim.
Diduga penerbitan SKL BLBI yang dilakukan Syafruddin itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian.
Syafruddin Arsjad Temenggung dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
TAGS : Kasus Korupsi BLBI BDNI
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/22989/Korupsi-BLBI-BDNI-Ditaksir-Rugikan-Negara-Rp45-Triliun/