By JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID dinilai langkah tepat setelah sukses yang dilakukan pada PT Freeport Indonesia (PTFI).
“Langkah Pemerintah Indonesia untuk melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) setelah sebelumnya PT. Vale telah mendivestasikan sahamnya 20 persen kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID adalah langkah yang tepat, baik secara konstitusi maupun secara bisnis,” kata Pengamat BUMN Kiki Rizki Yoctavian kepada wartawan, Rabu (4/1).
Menurut Kiki Yoctavian, langkah ini menunjukan kemajuan dalam memperjuangkan hak Indonesia dalam kepemilikan saham mayoritas di perusahaan. PT. Vale Indonesia memang diwajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% sebagai syarat untuk memperpanjang kontraknya di Indonesia.
“Seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ucapnya.
Dijelaskan Kiki Yoctavian, secara bisnis keuntungan yang dapat diperoleh secara langsung oleh Pemerintah Indonesia adalah kepemilikan PT. Vale Indonesia secara mayoritas melalui Kementerian BUMN yang menunjuk MIND ID untuk membawahinya dan dapat melakukan kontrol langsung terhadap PT. Vale Indonesia dalam hal kegiatan penambangan dan ekspor sesuai dengan program hilirisasi nikel.
“Tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam divestasi saham PT. Vale Indonesia sebenarnya adalah mengamankan cadangan harta karun Republik Indonesia,” jelasnya.
Dikatakan Kiki Yoctavian, langkah pemerintah untuk divestasi saham PT. Vale Indonesia harus mendapat dukungan seluruh masyarakat Indonesia, karena langkah ini sangat menguntungkan Indonesia, sekaligus melanjutkan kebijakan hilirisasi tambang oleh Presiden Jokowi.
“Saya sangat mendukung langkah ini dan memang sudah saatnya untuk menambah kepemilikan saham mayoritas Republik Indonesia di PT. Vale Indonesia di saat kebutuhan nikel tahun 2023 menjadi penting di tengah kebijakan hilirisasi nikel,” akuinya.
“Jokowi berupaya keras dalam melindungi kekayaan alamnya melalui BUMN yang mengelolanya. Di sini saya melihat peran Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sangat penting dalam memperjuangan divestasi saham PT. Vale Indonesia,” tambahnya.
Kiki Yoctavian melanjutkan, Presiden Jokowi mampu membaca kebutuhan dunia ke depan nanti, hingga dia (Presiden Jokowi) melakukan langkah cepat dengan hilirisasi tambang untuk mengamankan hasil kekayaan alam Indonesia.
“Beliau dapat membaca kebutuhan dunia terhadap nikel dan langsung bergerak cepat mengamankannya melalui pola divestasi saham. Tentunya berkaitan dengan program hilirisasi nikel,” ungkapnya.
Kiki Yoctavian melanjutkan, program hilirisasi di industri pertambangan khususnya nikel, mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia dan pemerintah dapat membuktikannya bahwa hilirisasi nikel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ini dapat dilihat sejak penyetopan ekspor nikel dan wajib melakukan hilirisasi, nilai ekspor nikel tumbuh sampai 2600% dari yang sebelumnya tahun 2017 – 2020 hanya USD 1 miliar menjadi US$ 27 miliar,” paparnya.
Terlebih lagi, kata Kiki Yoctavian, pemerintah lewat kementerian BUMN di tahun 2021 mengatakan bahwa anugerah kekayaan nikel yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk inovasi kendaraan listrik.
Ini tentunya sejalan dengan keinginannya melalui Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi pemain utama global atau leading sector dalam baterai motor listrik dan baterai stabilisator untuk kebutuhan rumah serta energi terbarukan.
“Saya berpendapat Pemerintah membuat terobosan yang luar biasa, apa yang dibicarakannya akan dilakukannya dengan aksi nyata yaitu BUMN akan berkomitmen penuh melakukan akselerasi hilirisasi dan industrialisasi untuk menjadi salah satu fondasi utama bagi perekonomian Indonesia ke depan,” pungkas Kiki.
Credit: Source link
