SD Inpres yang dibangun di era Presiden Soeharto (Foto: Ist)
Jakarta – Ombudsman RI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim supaya memperhatikan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah yang masih kurang.
Hal ini bertujuan untuk menjalankan kebijakan zonasi dan melengkapi fasilitas sekolah, seperti komputer dan internet, terutama di daerah terpencil dan desa-desa di kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
“Jadi bukan hanya pendidikan digital saja tetapi juga perlu diperhatikan fasilitas dan prasarana sekolah,” ujar Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi, di Jakarta, pada Kamis (31/10).
Ombudsman selama ini menampung keluhan dari masyarakat, soal kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Menurut Ahmad Suadi, tiap tahun selalu masuk keluhan masyarakat mengenai sistem zonasi.
Ahmad Suadi menambahkan, tidak hanya sistem zonasi. Masyarakat mengeluh dengan kebijakan pemerintah yang memaksa siswa untuk melakukan ujian nasional menggunakan komputer, pada siswa yang sekolahnya belum punya fasilitas komputer, atau di daerah terpencil yang belum ada jaringan internet.
Dampaknya para siswa dari daerah terpencil ini terpaksa menumpang ke sekolah lain untuk melaksanakan ujian nasional.
“Ada juga daerah yang belum terjangkau internet karena di daerah 3T. Untuk ujian harus menumpang di sekolah lain, ini memprihatinkan ya. Apalagi alokasi dana pendidikan di APBN sudah sedemikian besar,” ujarnya.
Sementara menurut ahli ekonomi sekaligus mantan Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Prof. Dr. Emil Salim mengatakan, pendapatan negara terutama yang surplus, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh banyak masyarakat.
“Bukan hanya asal bangun infratruktur saja,” papar Emil.
Emil Salim memberi contoh, pemerintah Indonesia menggunakan surplus dari kenaikan neraca minyak bumi yang terjadi pada tahun 70-an untuk pembangunan sekolah-sekolah di desa dan daerah tertinggal.
Menurut dia, Presiden Soeharto pada waktu itu langsung terjun ke lapangan. Presiden Soeharto juga membangun banyak sekolah itu dengan tujuan pemerataan pada masyarakat, terutama pemerataan pendidikan sekolah dasar di Indonesia.
“Masyarakat tahu mereka harus sekolah tetapi pada waktu itu belum ada gedung sekolah. Saat gedung-gedung sekolah selesai dibangun, dinamika semangat untuk sekolah tinggi dan tercapailah pemerataan,” ujar Emil Salim.
Keberhasilan SD Inpres ini bahkan mengantarkan salah satu dari tiga ekonom asal Amerika meraih nobel mereka adalah Abhijit Banerjee, Esther Duflo dan Michael Kremer.
Penelitian Duflo diterbitkan di Agustus tahun 2000 dengan judul `Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment (Konsekuensi Sekolah dan Pasar Tenaga Kerja dari Pembangunan Sekolah di Indonesia: Bukti dari Eksperimen Kebijakan yang Tidak Biasa).
Dalam abstraksinya ia menjelaskan penelitian ini berbasis pada realita yang terjadi di Indonesia tahun 1973 dan 1978, di mana RI membangun lebih dari 61.000 SD. Dalam risetnya, ia menunjukkan bahwa pembangunan SD Inpres menyebabkan peningkatan pendidikan dan pendapatan di Indonesia.
TAGS : SD Inpres Mendikbud Nadiem Anwar Makarim Presiden Soeharto
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/61798/Mendikbud-Disarankan-Tiru-Pembangunan-Sekolah-Era-Soeharto/
