Menuju NZE, Pensiun Dini PLTU sampai Subsidi KBLBB

JawaPos.com – Pemerintah menargetkan akan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, pemerintah RI menargetkan pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO2e pada 2030 dan 1.526 juta ton CO2e pada 30 tahun kemudian.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melakukan cara-cara efektif terkait pengurangannya. Diantaranya dengan menyiapkan roadmap atau peta jalan untuk mencapai target nol emisi atau NZE.

Salah satunya, PT PLN (Persero) yang telah menyiapkan peta jalan transisi energi guna mencapai target nol emisi pada 2060. Bahkan, peta jalan itu diakui telah dibuat sejak tahun 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow.

Sepanjang tahun 2022, sejumlah program turunan dari roadmap yang ada, baik dari PLN maupun pemerintah, telah digaungkan. Mulai dari rencana pensiun dini PLTU, program kompor listrik gratis, hingga rencana pemberian insentif KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Lebih lengkap, berikut ini sejumlah program yang dicanangkan pemerintah dan BUMN sepanjang tahun 2022 untuk mencapai target NZE.

1. Rencana pensiun dini PLTU

PLN sudah menyiapkan peta jalan early retirement atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Retirement PLTU batu bara itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan diganti dengan energi baru terbarukan (EBT).

Pada peta jalan PLN, percepatan pensiun dini PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, terutama untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Pensiun dini PLTU dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional.

Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencapai NZE.

2. Pemerintah luncurkan skema ETM

Secara resmi pemerintah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform, pada Senin (14/12). Untuk diketahui, ETM adalah sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi.

ETM dibentuk agar bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia.

Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin. Oleh karena itu, dia pun mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM.

“Inilah yang kami sebut sebagai blended finance sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau,” katanya dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7).

PLN dan Asian Development Bank (ADB) juga menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.

3. Rencana diskon mobil listrik dan motor listrik

Pemerintah tengah mematangkan insentif ataupun subsidi kendaraan listrik. Insentif akan diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, yang diproduksi perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pemerintah hingga kini masih menghitung besaran pemberian subsidi kendaraan listrik. Selain untuk pembelian, pemerintah sedang mengalkulasi dukungan untuk pembangunan industri terkait. Dengan demikian, insentif tidak hanya diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, tetapi juga kepada industrinya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, insentif diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan industri kendaraan listrik. Meski belum ada angka final, papar Agus, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya berkisar Rp 80 juta.

Sedangkan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp 40 juta. Untuk kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif sekitar Rp 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp 5 juta.

4. Wacana konversi ke kompor listrik

Rencana mengganti kompor gas dengan kompor listrik menuai perdebatan. Pemerintah memastikan batal melaksanakan program kompor induksi atau kompor listrik pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau induksi masih akan dibahas lebih lanjut.

Konversi kompor gas melon ke kompor listrik sudah diujicobakan di Bali dan Solo sebagai prototype sebanyak 2.000 sampai 30.000 unit. Airlangga menegaskan bahwa hasil uji coba akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan.

Namun kemudian, setelah menuai perdebatan salah satunya karena konversi LPG 3 kg ke kompor listrik 1.000 watt dikaitkan dengan isu kelebihan pasokan listrik PT PLN (Persero). Akhirnya, pada Jumat (23/9) Airlangga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini.

Airlangga mengaku, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, konversi ini masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya, pada Selasa (27/9) Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memutuskan untuk membatalkan program ini. Keputusan itu diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

5. Investasi nol emisi butuh USD 1 triliun

Indonesia membutuhkan investasi mencapai USD 1 triliun untuk mendukung target nol emisi pada tahun 2060 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Senin (10/10).

Ia juga mengatakan, bahwa faktor keuangan atau finance menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Selain itu, tantangan lainnya, yakni persoalan teknologi dan sumber daya manusia (SDM).

Dana tersebut, kata Rida, selain untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transmisi, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung implementasi early retirement atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Rida menjelaskan, dalam roadmap pengembangannya, Indonesia memiliki potensi 700 Giga Watt (GW) EBT dalam bauran energi di mana paling banyak bersumber dari energi surya, air atau hydro, laut, geothermal, dan dari sumber lainnya seperti hidrogen dan nuklir.