JawaPos.com – Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh Pemerintah dinilai harus disikapi secara positif. Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi menyatakan, keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menahan ekspor minyak goreng disaat harga internasional sedang tinggi, semata hanya memprioritaskan terjaganya stabilitas harga di dalam negeri.
“Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa, karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang per September 2021,” kata pria yang akrab disapa Awiek, Minggu (24/4).
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini mengungkapkan, tingginya permintaan minyak goreng, baik kemasan maupun curah saat Ramadan tidak diimbangi dengan kenaikan sisi pasokan bahan baku minyak goreng. Karena itu memerlukan langkah yang extraordinary.
Menurut Awiek, tanpa adanya langkah kongkret dari pemerintah dalam mendorong pasokan bahan baku minyak goreng, berakibat pada terjadinya antrean panjang masyarakat. Bahkan, para pelaku usaha kecil juga turut berebut minyak goreng curah.
“Bayangkan untuk membeli minyak curah perlu menunjukkan KTP kepada petugas agar tidak terjadi pembelian ganda. Sementara harga minyak goreng kemasan yang dilepas ke mekanisme pasar terlalu jauh disparitas harganya,” ucap Awiek.
Awiek mengungkapkan, berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan selama masa Ramadan kenaikan permintaan minyak goreng sebesar 47 persen lebih tinggi dibanding waktu normal. Karena itu, Awiek mengungkapkan Pemerintah segera mengantisipasi lonjakan kebutuhan minyak goreng bagi industri makanan dan minuman, serta pelaku usaha kuliner seperti warung makan pascaa lebaran perlu segera diantisipasi.
Editor : Mohamad Nur Asikin
Reporter : Muhammad Ridwan
Credit: Source link
