Perry Warjiyo Kembali Jabat Gubernur BI

Perkuat Lima Bauran Kebijakan Ekonomi Nasional

JawaPos.com – Perry Warjiyo kembali memimpin Bank Indonesia (BI) untuk kali kedua. Rapat paripurna DPR menyetujui Perry menjabat gubernur bank sentral periode 2023–2028.

Pada Senin (20/3), Perry menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di komisi XI. ”Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan, fit and proper test, calon gubernur Bank Indonesia itu bisa disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna, kemarin (21/3). Para anggota dewan yang hadir pun serempak menjawab setuju.

Perry menuturkan, dalam bekerja dan menjalani hidup, dirinya selalu teringat nasihat kedua orang tuanya. Intinya, orang tuanya tidak akan mewariskan harta lantaran akan habis, tetapi tidak dengan ilmu. ”Carilah ilmu setinggi langit, (maka) hidupmu akan bercahaya. Dekatlah dengan rakyat, hidupmu akan bahagia,” ungkapnya.

Pesan itu yang membuat kariernya di BI terbilang moncer. Rampung menjalani studi master dan PhD di Iowa State University, Amerika Serikat (AS), dia pulang ke Indonesia. Lalu, menjabat sejumlah posisi penting di bank sentral.

Perry menyebutkan, perekonomian nasional masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Gejolak datang dari perang Rusia-Ukraina. Belum ada yang tahu kapan konflik dua negara tersebut berakhir. Kemudian, dampak kebijakan Covid-19 Tiongkok, gangguan rantai pasok, dan persepsi investor global yang masih negatif.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diproyeksi akan melambat ke 2,6 persen. Kemudian baru akan menguat 2,8 persen pada 2024. Inflasi global tahun ini juga masih tinggi, berkisar 5,2 persen. Suku bunga Fed Funds Rate (FFR) juga diperkirakan di kisaran 5,25–5,5 persen sepanjang 2023.

Perry menekankan pentingnya sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional tahun ini, tahun depan, dan lima tahun ke depan. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat hingga berada di kisaran 4,9–5,7 persen pada 2025. Kemudian, bergerak naik 5,1–5,9 persen pada 2028.

Inflasi tetap rendah di kisaran 2,5 persen plus-minus 1 persen. Didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat.

Defisit transaksi berjalan bakal tetap terkendali pada tingkat yang rendah. Dengan demikian, menopang stabilitas nilai tukar rupiah, kenaikan cadangan devisa, dan ketahanan sektor eksternal Indonesia. ”Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047,” kata pria asal Sukoharjo tersebut.

Untuk mewujudkan itu, lanjut Perry, butuh penguatan koordinasi dan langkah-langkah ke depan melalui lima respons bauran kebijakan ekonomi nasional. Meliputi penguatan koordinasi fiskal dan moneter serta akselerasi transformasi sektor keuangan, termasuk implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kemudian, akselerasi transformasi sektor riil, termasuk hilirisasi dan inklusi ekonomi dan hijau, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta ekonomi dan keuangan hijau.

”Ini bauran kebijakan ekonomi nasional yang tentu saja perlu kita terus perkuat baik antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dengan tentu saja dukungan dari komisi XI,” pungkasnya.