Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Andalan NewsAndalan News
    • Home
    • News
    • International
    • Ekonomi
    • Teknologi
    • Entertainment
    • Lifestyle
    • Automotive
    Andalan NewsAndalan News
    Home»News»PKS Usul Kendaraan Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka
    News

    PKS Usul Kendaraan Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka

    October 10, 2022No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
    PKS Usul Kendaraan Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka 1
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    JawaPos.com – Rencana Pemerintah yang ingin mengganti semua kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik menuai kritik. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan, rencana tersebut dinilai mengada-ada, dan tidak mendesak untuk dilaksanakan. Mengingat keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.

    Ia menyarankan Pemerintah menghemat anggaran negara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi resesi global di tahun-tahun mendatang. Jika Pemerintah tetap ngotot, ingin mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik, ia menyarankan agar menggunakan mobil listrik buatan Esemka.

    “Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (10/10).

    “Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik,” sindir Mulyanto.

    Mulyanto menyayangkan, bila Presiden Jokowi sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil merek lain. Hal tersebut menandakan Presiden tidak melihat kemampuan keuangan negara.

    Dalam berbagai kesempatan, lanjut Mulyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.

    Karena itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah perlu berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara. Bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan.

    “Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” pungkas Mulyanto.

    Editor : Eko D. Ryandi

    Reporter : Muhammad Ridwan


    Credit: Source link

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
    Previous ArticlePenjabat Gubernur DKI Jakarta Diminta Atasi Dua Persoalan Ini
    Next Article Shell umumkan finalis kompetisi inovasi Think Efficiency 2022
    Tim Redaksi
    • X (Twitter)

    Related Posts

    ManA Social Cafe, Tempat Berkumpul yang Nyaman di Dua Titik Kota Bandung

    ManA Social Cafe, Tempat Berkumpul yang Nyaman di Dua Titik Kota Bandung

    July 20, 2026
    cara cek bansos

    Cara Cek Bansos Online 2026 Lewat Website dan Aplikasi Resmi

    July 19, 2026
    Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja BPJS Kelas Berapa (Ilustrasi/AI)

    Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja BPJS Kelas Berapa? Dicatat Aturannya

    July 14, 2026
    6 Tips Memilih Hoodie Korea Original Agar Tidak Salah Beli

    6 Tips Memilih Hoodie Korea Original Agar Tidak Salah Beli

    July 13, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    You must be logged in to post a comment.

    Recent News
    • 11 Makanan Penurun Gula Darah yang Baik untuk Dikonsumsi
    • Jadwal Survei Lingkungan Belajar 2026 Dimajukan, Dicatat Tanggalnya
    • 12 Tempat Wisata di Malang dengan View Indah + Destinasi Favorit

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.