Rakyat Sangat Membutuhkan, Daerah Diminta Percepat Realisasi Bansos, Bantuan UMKM hingga Dana Desa

DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden dalam konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7), menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial. Terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Dalam arahannya, ia mengaku memiliki data anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran, di catatan saya, Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” sambungnya.

Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, ia juga meminta penyiapan isolasi terpusat untuk pasien COVID-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala sebagai hal penting yang perlu dilakukan di daerah. Terutama di wilayah padat penduduk.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh. “Paling tidak kita memilliki, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (RS, red) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,” imbuhnya.

Presiden juga meminta para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien COVID-19. (Diah Dewi/balipost)