JawaPos.com – Perekonomian dalam negeri yang terpuruk akibat persebaran virus SARS-CoV-2 perlahan membaik. Sejumlah indikator tumbuh positif. Jika kondisi itu bisa bertahan, pemulihan ekonomi akan terjadi pada 2021 sesuai prediksi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa indikator-indikator yang membaik itu dipicu konsumsi listrik, inflasi yang mulai positif, dan indeks mobilitas masyarakat. Selain itu, faktor belanja barang dan belanja bansos yang melonjak tinggi ikut mengoptimalkan performa indikator-indikator ekonomi.

Ani, sapaan Sri Mulyani, mengatakan, secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat tumbuh hampir 20 persen. “’Meskipun kondisi 2020 sangat dipengaruhi Covid-19, kita melihat ada tanda-tanda pemulihan meskipun kecepatan dan kekuatannya bervariasi,” ujarnya dalam jumpa pers virtual Rabu (23/12).

Ani menambahkan, perkembangan ekspor impor juga tercatat positif. Pada November, neraca perdagangan surplus sebesar USD 2,61 miliar. Hal itu didorong oleh peningkatan impor nonmigas dan permintaan eksternal, serta harga komoditas yang semakin baik.

“Ayo bangun terus optimisme dan harapan bahwa ekonomi Indonesia bisa segera pulih dan bangkit,” tegasnya.

Indikator lainnya, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur mulai masuk zona positif. Pada November, PMI tercatat 50,6 atau naik hampir tiga poin dibanding capaian pada Oktober yang tercatat 47,8. PMI berada di atas peringkat 50 menandakan sektor manufaktur dalam tahap ekspansif.

Sementara itu, kontraksi indikator investasi atau PMTB juga mulai menurun. Bahkan, kinerja APBN hingga November masih sesuai dengan yang ada pada Perpres 72/2020. Namun, memang ada perubahan komposisi.

“APBN 2020 ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat dilihat dari jumlah output, outcome, dan penerima manfaat untuk membantu dan melindungi masyarakat,” lanjut Ani. APBN, menurut dia, akan tetap dijaga sehat untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim bahwa kucuran dana perlindungan sosial pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berhasil menekan tingkat kemiskinan. “Studi Kemenkeu, perlindungan sosial menekan laju kemiskinan ke angka 8,99 persen dari yang seharusnya menjadi 10,96 persen karena pandemi,” bebernya.

Suahasil menjelaskan bahwa target penyaluran dana perlinsos memang 40 persen kalangan masyarakat terbawah. Yakni, mereka yang terdaftar menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) dari sejumlah program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

“Dana ini bertujuan untuk membangkitkan kembali daya beli dan menekan laju peningkatan kemiskinan,” imbuhnya.

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran untuk program perlinsos dalam APBN 2021. Yakni, sebesar Rp 408,8 triliun. Adapun program perlinsos itu dibagi dalam lima program. Perinciannya, PKH, kartu prakerja, program kartu sembako, bansos tunai, dan BLT dana desa.

Secara umum, dari total anggaran PEN Rp 695,2 triliun, realisasinya hingga saat ini mencapai Rp 483,62 triliun. Jumlah itu tercatat 69,6 persen dari pagu.