Pegawai Negeri Sipil Papua (ilustrasi)
Jakarta, Jurnas.com – Aliansi Peduli Papua Penuh Damai (Papeda) mendesak agar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua tahun 2020 segera dihentikan.
“Kami Aliansi Peduli Papua Damai (PAPEDA) menemukan kuat dugaan proses seleksi jabatan Sekda tidak transparan dan berpotensi tinggi menimbulkan konflik di masyarakat Papua yang berasal dari berbagai latar belakang suku/wilayah adat,” ujar Ketua Aliansi Peduli Papua Penuh Damai (Papeda) Mega Keliduan Korwa, Kamis (16/7/2020).
Proses seleksi jabatan Sekda Papua saat ini menyisahkan 3 nama calon, dan menunggu penetapan Presiden tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.
Karena itu, Mega Keliduan selaku ketua Aliansi Papeda meminta Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan proses ini serta melakukan investiagasi internal terkait kinerja Tim Panitia Seleksi yang diketuai oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik.
Mega Keliduan menegaskan, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dalam proses Seleksi Sekda Papua Tahun 2020:
Pertama, Proses Seleksi Sekda Papua tidak sesuai dengan petunjuk teknis sehingga berdampak pada tidak tertibnya pelaksanaan seleksi.
Sebagai Contoh, kata Mega Keliduan, Aliansi Papeda menemukan saat seleksi penulisan makalah, salah seorang peserta yaitu Drs. Wasuok Demianus Siep tidak menyiapkan bahan makalah sama sekali, tetapi justru dinyatakan lolos sebagaimana hasil pengumuman Pansel No 005/PANSEL-JPTM/2020 pada tanggal 11 Juli 2020 lalu.
“Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mungkin dalam ujian makalah, peserta yang justru tidak menyiapkan makalah malah lolos dalam seleksi bahkan memperoleh nilai tertinggi kedua yaitu 67.49,” tegasnya.
“Kami sangat menyayangkan sekaligus mencurigai adanya permaianan pihak-pihak tertentu dalam proses seleksi ini,” ungkapnya.
Kedua, lanjut Mega Keliduan, temuan Aliansi Papeda di lapangan, saat proses seleksi berlangsung salah seorang peserta yaitu Dr. Juliana Waromi, SE.,M.Si hanya diuji oleh 5 orang panelis dari yang seharusnya diuji oleh 7 orang panelis seperti peserta-peserta lainnya. Hal ini tentu saja aneh dan janggal sebab berdampak pada nilai yang diperoleh peserta.
Ketiga, proses seleksi ini kami anggap tidak transparan dan diduga kuat Pansel sudah mengarahkan pilihan pada calon tertentu. Tidak transparannya proses seleksi ini bisa diendus dari tidak jelasnya parameter penilaian untuk para calon yang mengikuti seleksi.
“Peserta tidak diberi tahu kriteria penilaian apa saja yang menjadi alat ukur kecuali peserta diumumkan hasil nilai yang tidak diketahui juga nilai tersebut diperoleh dari mana saja dan apa saja alat ukurnya,” papar Mega Keliduan.
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Aliansi Papeda mengeluarkan merekomendasikan sebagai berikut:
Pertama, meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan proses ini sambil melakukan evaluasi atas kinerja Pansel yang tidak professional dan sarat nepotisme.
Kedua, meminta Presiden atau Menteri Sekretaris Negara untuk tidak memproses lebih lanjut penetuan Sekda Papua karena proses seleksi yang tidak transparan ini sudah menjadi isu liar di public Papua yang berpotensi kuat menimbulkan konflik.
Hal ini penting menjadi catatan apalagi ada isu yang berkembang bahwa nama-nama calon yang dinyatakan lolos berasal dari Suku tertentu saja dan karena itu rentan menimbulkan friski antar Suku.
Seperti diketahui Papua adalah multikultur dan terdiri dari dua klasifikasi yang kental antara masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir.
Dari komposisi calon yang lolos saat ini semuanya berasal dari masyarakat Papua pegunungan sementara satu-satunya calon yang berasal dari masyarakat pesisir secara sengaja disingkirkan. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi jika bicara tentng asas keadilan dalam kursi pemerintahan di Provinsi Papua.
Ketiga, jabatan Sekda adalah jabatan strategis dan karena itu harus diisi oleh figure yang memang memiliki kapasitas baik intelektual maupun integritas moral.
“Sayang sekali jika sekda Papua yang akan terpilih nanti hanya menjadi alat penyalur kepentingan segelintir orang di Papua. Ini tidak boleh terjadi. Dan karena itu bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan Sekda terbaik jika prosesnya sendiri tidak berjalan secara transparan dan professional?” tuntas Mega Keliduan Korwa.
TAGS : Aliansi Papeda Seleksi Sekda Papua
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
