JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan posisi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani mengatakan, ditujuknya Luhut Binsar tersebut, seakan-akan menunjukan tidak ada tokoh yang mampu memegang tanggung jawab dari Presiden Jokowi.
“Seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM andal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik. Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial presiden,” ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Sabtu (9/4).
Kamhar juga mempertanyakan kenapa Presiden Jokowi masih memberikan jabatan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal seharusnya Luhut mendapatkan sanksi, karena dia salah satu menteri yang mendorong perpanjangan jabatan Presiden RI.
“Namun belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapat promosi. Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?,” tegasnya.
Kamhar masih ingat betul, Presiden Jokowi yang kesal dan meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan kepala negara. Namun menurut Kamhar, diangkatnya Luhut ini mendakan kekesalan Jokowi terhadap para pembantunya termasuk kepada Luhut hanyalah sebuah sandiwara saja.
Editor : Dinarsa Kurniawan
Reporter : Gunawan Wibisono
Credit: Source link
