Gedung KPK RI (foto: Jurnas)
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah melakukan tindak kejahatan korupsi. Hal itu terkait barang sitaan dari para koruptor yang tidak dilaporkan ke rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan).
Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita mengatakan, jika benar KPK tidak melaporkan barang sitaan tersbut ke Rupbasan, maka bisa disebut sebagai penggelapan terhadap aset negara.
“Kalau barang sitaan itu kan milik negara, kalau ternyata barang sitaan disimpan maka itu masuknya sudah Tipikor, selain itu juga melangara UU kejaksaan juga,” kata Romli, ketika dihubungi, Jakarta, Jumat (25/8).
Kata Romli, lembaga ad hoc itu telah melakukan melanggar UU yang berpotensi pidana. Sebab, tindakan KPK dapat disebut sebagai tindak kejahatan korupsi. “Kalau barang bukti diumpetin atau disimpan jelas itu sudah melanggar pidana, itu tidak boleh,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK seharusnya melaporkan sejumlah barang sitaan dari para terpidana korupsi itu ke Rupbasan.
“Ini jadi misteri. Selama ini dikerjakan KPK, diadministrasikannya di mana, sementara yang berwenang penuh hanya Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara,” kata Agun, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/8) malam.
Hal itu menanggapi hasil temuan KPK/” style=”text-decoration:none;color:red;”>Pansus Angket KPK di lima kantor Rupbasan di wilayah hukum Jakarta dan Tangerang. Dimana, dalam temuan tersebut tidak terdapat data-data barang sitaan dan rampasan berupa uang, rumah, tanah, dan bangunan dari kasus yang ditangani KPK.
“Berkaitan dengan barang rampasan dan sitaan, Pansus sudah bertemu dengan lima Kepala Rupbasan di wilayah Jakarta dan Tangerang, ternyata barang yang didaftarkan hanya sebatas mobil, motor, mesin, dan alat kesehatan yang sudah rongsok,” kata Agun.
TAGS : Pansus Angket KPK Barang Sitaan KPK
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/20709/Soal-Barang-Sitaan-KPK-Disebut-Korupsi/
