JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memandang, dampak pengetatan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pasca PSBB transisi terhadap perekonomian nasional, tidak sebesar PSBB jilid pertama. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi saat ini berbeda dari saat PSBB jilid pertama diterapkan pada Maret-April lalu.

Saat ini masyarakat juga sudah tidak kaget dengan adanya kebijakan PSBB, karena sudah dapat melakukan berbagai penyesuaian dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan perekonomian. “Mereka sudah bisa melakukan kombinasi kegiatan-kegiatan dengan kondisi tetap terjaganya protokol kesehatan yang ketat. Mereka akan melakukan adjustment, sehingga dampaknya tidak akan sedalam Maret-April lalu,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (22/9).

Menurutnya, terdapat perbedaan dalam penerapan kebijakan PSBB saat ini dan PSBB jilid pertama. Jika dulu masyarakat belum tahu strategi atau langkah apa yang harus dilakukan, maka saat ini masyarakat cenderung terbiasa dalam melakukan aktivitas perekonomian.

“Waktu itu enggak ada pengalaman, enggak ada perencanaan, dan enggak bisa di-adjust dengan cepat. Maka kontraksi ekonomi sangat dalam karena semua berhenti,” tuturnya.

Sri Mulyani menyebut, sejak Juni lalu masyarakat sudah mulai bisa berdaptasi dan melakukan penyesuaian kegiatan sehari-hari di tengah PSBB. Sehingga meskipun pengetatan PSBB dilakukan, hal tersebut tidak membuat semua aktivitas terhenti.

“Ini yang jadi harapan walaupun ada pengetatan dari sisi PSBB, tapi tidak berarti semua aktivitas berhenti dan kemudian berdampak ke perekonomiannya,” tuturnya.