Survei Sebut Mayoritas Setuju “Reshuffle” Kabinet

by

in
Presiden dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki ruang Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Rabu (17/11/2021) sore, di Kantor Presiden, Jakarta. (BP/Dokumen)

JAKARTA, BALIPOST.com – Hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju Presiden Joko Widodo melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Jumlah responden yang setuju ini mencapai 63,1 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, dikutip dari Kantor Berita Antara, tendensi tersebut terlihat dari selisih atau jarak antara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dengan kepuasan kinerja menteri. Kepuasan publik pada kinerja pemerintahan berada pada angka 68,4 persen sedangkan pada kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju di angka 53,5 persen.

Selisih sebesar 14,9 persen tersebut, menurut Yunarto, menunjukkan bahwa ada yang salah dari kinerja menteri. Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Ketika kepercayaan publik ke pemerintah turun, menterinya turun lebih jauh lagi. Ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, kepuasan terhadap menteri tetap segitu-segitu saja,” ucap Yunarto.

Apalagi, isu mengenai reshuffle menteri kembali menguat di dalam pemberitaan hingga menjadi gosip politik. Oleh karena itu, isu mengenai reshuffle menteri merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Terlebih, persentase publik yang menyetujui Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat, kata Yunarto.

“Memang dukungan atau dorongan dari publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar, ada di angka 63,1 persen. Jauh dari yang menyatakan tidak setuju, hanya 24,3 persen,” ucapnya.

Bahkan, Yunarto memprediksi, apabila presiden melakukan reshuffle menteri, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat meningkat.

Reshuffle menteri akan menjadi salah satu faktor pendorong kepuasan publik, dengan catatan perombakan dilakukan oleh Presiden Jokowi berdasarkan kepada kebutuhan kinerja, bukan untuk menjadi tata ulang koalisi partai. “Ini momen yang tepat apabila betul Jokowi berencana melakukan reshuffle,” ujar Yunarto. (kmb/balipost)

Credit: Source link