Ilustrasi tenaga kerja terampil
Jakarta, Jurnas.com – Tekad presiden terpilih Jokowi untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di periode kedua nanti sudah tepat. Namun, hal itu harus diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh dunia usaha sebagai user atau pengguna.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Dita Indah Sari, kepada wartawan, Jakarta, Senin (22/7). Menurutnya, percuma mahal-mahal keluar uang buat melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri karena skill-nya tidak cocok. Belum lagi, menurut kalangan dunia usaha bahwa sebanyak 50-70 persen lulusan S1 tidak siap kerja.
“Menurut saya menjadi kebutuhan nasional untuk dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional, sebuah lembaga pemerintah non departemen. Fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya,” kata Dita.
Menurut Dita, selama ini banyak kementerian punya anggaran pelatihan dan balai latihan sendiri. Namun, perencanaan penggunaan anggaran itu tergantung keinginan masing-masing kementerian saja, bukan hasil dari perencanaan kebutuhan bersama yang terpadu.
“Dewan atau Badan Vokasi ini tidak mengelola anggaran pelatihan. Anggaran itu bisa tetap di kementerian masing-masing. Namun alokasinya harus sesuai dengan kebutuhan nasional yang direncanakan secara terpadu. Jangan sampai yang dibutuhkan user apa, yang dilatih apa. Dewan Vokasi juga full melibatkan para user/dunia usaha dalam perencanaan dan eksekusinya,” terangnya.
“Jadi tekad presiden jokowi perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, melalui Dewan Vokasi. Dan badan ini nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK. Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal employment, soal lapangan kerja, soal produktivitas. Masalah sosial itu eksesnya saja,” kata Dita.
Kata Dita, berdasarkan data BPS terdapat 55 juta orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat. Sehingga, tidak heran tingkat literasi anak-anak di bawah rata-rata 72 negara lain.
“Jangan tanya lagi soal kemampuan sains dan matematika, wong kemampuan baca saja rendah, walaupun tidak buta huruf. Kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital, 4.0 dan sejenisnya ya susah kesampaian,” demikian Dita.
TAGS : SDM Tenaga Kerja Dewan Vokasi Nasional PKB
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
