UMKM Butuh Kredit Murah, Aturan KUR Tambahan Harus Segera Rilis

JawaPos.com – Pemerintah telah menaikkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) 2023 sebesar Rp 450 triliun. Namun, industri perbankan masih menunggu ketentuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pelaksanaannya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong aturan skema KUR tambahan terkait penyesuaian bunga harus segera dirilis.

Menurut dia, para pelaku UMKM masih membutuhkan penyaluran kredit dengan bunga murah. Mengingat, suku bunga bank semakin mahal. Sejalan dengan penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang saat ini berada di level 5,75 persen.

“Penyesuaian bunga itu tujuannya untuk mempermurah bunga KUR dan menambah tambahan anggaran subsidi bunga di APBN.
Harapan UMKM ya tinggal subsidi bunga program pemerintah,” ucap Bhima, Selasa (28/2).

Selain itu, kebangkitan UMKM diharapkan menjadi tulang punggung mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Apalagi, porsi serapan tenaga kerja sektor usaha rakyat itu mencapai 97 persen. Serta berkontribusi sebesar lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kalau UMKM mau bangkit bank harus cepat kucurkan KUR. Menunda penyaluran KUR sama saja tidak berpihak pada pemulihan UMKM,” ucap alumnus University Of Bradford, Inggris itu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 sudah berlaku sejak diundangkan pada 27 Januari 2023. Namun, saat ini Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 91/KMK.05/2022 tentang besaran subsidi bunga/marjin KUR masih berlaku. “Dan (perbankan) masih menunggu diterbitkannya KMK yang baru tahun 2023,” kata Susiwijono.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), lanjut dia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sampai dengan 21 Februari 2023 belum menyalurkan KUR. Karena menunggu diterbitkannya KMK yang baru tersebut. Sedangkan bank pelat merah itu memiliki nilai plafon KUR tertinggi dalam penyaluran KUR 2023.

Pria kelahiran Ponorogo itu menegaskan, tidak ada perubahan untuk debitur KUR yang baru mengakses KUR tahun ini. Pada prinsipnya, pemerintah mendukung UMKM semakin berkembang. Salah satunya dengan kemudahan dalam mengakses KUR. Dengan ketentuan kredit tanpa agunan pada KUR sampai dengan plafon Rp 100 juta, harapannya bisa berdampak pada semakin banyaknya pelaku usaha yang dapat mengakses KUR.

Terkait kualitas pembiayaan, Susiwijono memastikan tetap terjaga. “Karena, usaha yang dibiayai harus feasible walaupun non bankable. Pada permenko sendiri juga sudah mengatur bahwa pemberian kredit harus selalu memperhatikan repayment capacity dan prudential policy,” jelasnya kepada Jawa Pos.

Dalam Permenko bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 terdapat sejumlah perubahan perubahan. Pada beleid tahun lalu, pemerintah menetapkan bunga 6 persen untuk KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus. Sedangkan di peraturan baru, suku bunga KUR mikro diberikan berjenjang mengikuti ketentuan KUR dan tipe debitur.

Pada pasal 18, pemerintah menetapkan suku bunga 3 persen untuk KUR super mikro dengan plafon maksimal Rp 10 juta. Dengan tenor paling lama 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi. Bila diperlukan restrukturisasi, pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang paling lama 4 tahun dan kredit investasi maksimal 7 tahun.

Untuk KUR mikro, pada pasal 22, diberikan plafon di atas Rp 10 juta sampai dengan Rp 100 juta. Hanya saja, bagi masyarakat yang baru kali pertama mengakses dikenakan bunga 6 persen. Sedangkan debitur untuk kedua kali mengakses KUR mikro diberikan bunga 7 persen. Untuk debitur yang mengakses KUR mikro ketiga kali dan keempat kali masing-masing mendapat bunga 8 persen dan 9 persen.

Ketentuan yang sama juga berlaku di skema KUR kecil. Hanya saja rentang plafon yang diberikan di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Jangka waktu paling lama 4 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.

Merespon dorongan itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyatakan, kebijakan KUR 2023 ditujukan untuk lebih meningkatkan jumlah debitur baru. Serta memberi kemudahan usaha mikro untuk mengakses KUR. Salah satu kemudahannya adalah dengan tidak diwajibkannya agunan tambahan.

Saat ini masih terdapat sekitar 18 juta UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan. “KUR tahun 2023 ini ditargetkan utk memperluas akses pembiayaan (menciptakan debitur baru), meningkatkan kualitas kredit, serta inklusivitas keuangan,” terangnya.

Dari perbankan, Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto optimistis dapat menyalurkan seluruh plafon KUR 2023 sebesar Rp 270 triliun yang diamanatkan pemerintah. Sejalan dengan kemampuan perseroan dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp 1 triliun per hari.

“Kami juga telah menyiapkan strategi selective growth yang selaras dengan strategi penyaluran kredit BRI secara umum,” ucapnya.

Selain itu, BRI memanfaatkan hyperlocal ecosystem dengan fokus pada ekosistem desa, pasar kelompok usaha dan komoditas tertentu. Juga menggunakan akses digital dengan platform PARI, Localoka, dan pasar.id.

Selain itu, terdapat sektor sektor prioritas dalam penyaluran KUR, terutama pada sektor produksi. BRI juga terus memperkuat penggunaan data analytic untuk memperkuat proses credit underwriting serta meningkatkan success rate restrukturisasi. “Sepanjang 2022, BRI telah menyalurkan KUR sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 252,38 triliun kepada 6,5 juta debitur,” tandas Aestika.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan KUR sejak pertengahan Februari 2023. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyatakan, besaran bunga KUR menyesuaikan tingkat bunga berdasarkan Permenko bidang Perekonomian Nomor 1 dan 2 tahun 2023 bagi debitur KUR.

Dalam mendorong penyaluran KUR, Bank Mandiri telah memiliki berbagai strategi dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Antara lain melalui pemetaan atau segmentasi pasar calon debitur khususnya pelaku UMKM. “Termasuk melakukan pemetaan risiko dengan memeriksa profil usaha, kemampuan bisnis, dan kondisi keuangan calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit yang mungkin timbul di kemudian hari,” beber Rudi.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga mengadakan program pelatihan dan pendampingan untuk membantu usaha rakyat meningkatkan literasi keuangan. Hal ini dilakukan agar usaha rakyat dapat memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik. Serta dapat mengelola keuangan usaha dengan lebih baik.

Bank berlogo pita emas itu terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi usaha rakyat. Dengan mengoptimalkan keberadaan jaringan cabang dan Mandiri Agent, menyediakan layanan digital, dan kerjasama dengan debitur wholesale untuk menyalurkan KUR kepada mitra binaan atau value chain-nya.

“Dengan strategi-strategi tersebut, Bank Mandiri optimis penyaluran KUR di tahun 2023 dapat memenuhi target atau plafon yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 48 triliun,” harapnya.