Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka (kiri) Jakarta, Jurnas.com – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan KUHP diharapkan bisa saling melengkapi. Sehingga, dapat memberi kepastian hukum terhadap korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, dalam diskusi Forum legislasi bertajuk “RUU PKS Terganjal RKUHP?”, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/7). Menurutnya, undang-undang kekerasan seksual diharapkan bisa memberikan gambaran, bagaimana penghapusan kekerasan seksual menjadi acuan dalam pembahasan pasal-pasal kesusilaan di KUHP. “Sekali lagi kita bukan mengamini membebaskan segala macam hal, tetapi kita ingin membantu para korban yang mengalami tindak kekerasan seksual agar mereka…
Author: Tim Redaksi
Diskusi Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar di hotel Borobudur, Jakarta Jakarta, Jurnas.com – Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar menegaskan dukungan untuk Airlangga Hartarto untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024. Koordinator Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar Rudolfus Jack Paskalis menegaskan, Airlangga Hartarto adalah sosok yang layak memimpin Golkar karena ia sudah berbuat banyak dalam menyelamatkan partai beringin dari badai masalah. “Saat ada turbulensi di Golkar, terutama setelah Ketua Umum Pak Setya Novanto kena masalah hukum, maka tak ada suara penolakan terhadap Pak Airlangga. Dan nyatanya beliau berhasil menahkodai Golkar dalam Pemilu 2019,” jelas Jack dalam diskusi bertema Siapa…
Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan Jakarta, Jurnas.com – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menegaskan, keberadaan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) sangat efektif dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri demi kelancaran produksinya di dalam negeri. Fasilitas tersebut juga diyakini turut mendorong kelancaran logistik nasional karena dwelling time di pelabuhan yang layani impor ekspor bisa semakin dikurangi. Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan mengatakan, fasilitas PLB sangat membantu pelaku importasi lantaran bea masuk, PPN dan PPh bisa ditangguhkan sementara dan dibayarkan setelah barang keluar dari PLB. Dia menegaskan, apa yang telah dibuat pemerintah mengenai regulasi PLB yang dimotori Ditjen Bea dan…
Heru Dewanto, Ketua PII Jakarta, Jurnas.com – Persatuan Insinyur Indonesia akan membangun data base lengkap terkait peta jumlah, keahlian, dan almamater para insinyur di Indonesia, khususnya bidang engineering. “Arahnya kita akan meregistrasi para insinyur ya. Dan dalam jangka pendek kita akan buat data base para insinyur,” ujar Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto dalam makan siang bersama di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019). Heru menegaskan, jika sudah ada data base tentang jumlah insinyur, keahlian, dan lulusan atau almamaternya, maka Indonesia akan punya peta kekuatan SDM ahli yang siap membangun bangsa. “Dengan begitu, kita pun siap berkompetisi…
Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi Jakarta, Jurnas.com – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RKUHP dinilai dapat berpotensi tabrakan atau tumpang tindih. Sebab, dalam RKHUP sendiri telah diatur secara umum dalam berbagai perspektif. Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi, dalam diskusi Forum legislasi bertajuk “RUU PKS Terganjal RKUHP?”, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/7). Menurutnya, secara umum RUU PKS bertujuan untuk melindungi perempuan secara utama dari berbagai bentuk kekerasan seksual dan fisik hingga verbal, jadi secara prinsip apapun yang dikategorikan merendahkan dan menjurus kepada perbuatan seksual dapat dipidana. Namun, lanjut Taufiqulhadi, dalam RKUHP lebih seimbang, karena melindungi…
Ilustrasi Hukum Jakarta, Jurnas.com – DPR diminta tak terburu-buru mengesahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) menjadi Undang-Undang karena dianggap masih banyak kelemahan. Pengamat dari IndoTelko Forum, Doni Ismanto Darwin menyarankan agar RUU Kamtansiber dibahas oleh kabinet dan anggota DPR periode mendatang. “Idealnya RUU ini dibahas lagi dan jangan buru-buru disahkan karena semangatnya masih konvensional tak kekinian. Karena yang akan menjalani nantinya kan untuk masa depan,” kata Doni, dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (30/7). Awal Juli 2019, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai RUU inisiatif DPR.Baca juga.. : KPK Bidik DPRD Bekasi Dalam…
Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka (kiri) Jakarta, Jurnas.com – Munculnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bermula karena banyak masukan kepada anggota DPR terutama di Komisi VIII menyangkut kegelisahan masyarakat tentang kekerasan seksual yang sulit melakukan pembuktian di pengadilan. Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka mengatakan, kegelisahan masyarakat karena banyak fenomena kekerasan seksual yang sulit mencapai keadilan hukum di Indonesia, karena KUHP yang karakternya memang bersifat umum. “Sementara kekerasan seksual butuh pendekatan yang tidak hanya yang khusus, tidak hanya fisik pembuktiannya tapi juga kadang penanganan psikologis dan lain-lain itu yang selama ini agak kesulitan dieksekusi di dengan KUHP,”…
Durian (Foto: Tribun) Kuala Lumpur, Jurnas.com – Ada-ada saja tingkah seorang penyanyi asal Malaysia, Ara Johari. Dia menuai kecaman dari komunitas daring, setelah mengunggah video dirinya dan sekelompok orang memakan mi instan pedas yang dicampur dengan durian. Dalam video itu, setelah mengunyah beberapa sendok, Ara tampak meminta kantong plastik. Dia pun muntah, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Dikutip dari Channel News Asia pada Selasa (30/7), banyak warganet menyesalkan tingkah laku pelantun `Bunga` tersebut, yang membahayakan hidupnya demi menjadi viral dan mendapatkan perhatian publik. “Kalian adalah tokoh publik. Coba berikan contoh yang lebih baik untuk orang lain,” kata…
Ilustrasi hukuman gantung. Teheran, Jurnas.com – Mantan Wali Kota Teheran, Iran, Mohammad Ali Najafi dijatuhi hukuman mati, setelah dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan istrinya sendiri. Dikutip dari Associated Press, Najafi dinyatakan bersalah menembak mati istri keduanya, Mitra Ostad di kediamannya pada 28 Mei lalu, menurut juru bicara pengadilan Iran, Gholamhossein Esmaili, pada Selasa (30/7). Menurut laporan media Iran, tubuh istrinya ditemukan di bak mandi setelah Najafi (67) menyerahkan diri dan mengaku membunuhnya. “Lembar tuduhan termasuk pembunuhan berencana, kontak fisik ofensif, dan kepemilikan senjata api ilegal,” kata Esmaili.Baca juga.. : Dua Bank Uni Emirat Arab Bersedia Bekerja Sama dengan Iran Harian…
Ilustrasi Gedung KPK Jakarta, Jurnas.com – Setelah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik pimpinan DPRD Bekasi. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, penyidik KPK masih terus melakukan pengembangan terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta milik Lippo Group tersebut. Menurutnya, sejumlah pihak yang terlibat termasuk DPRD Bekasi akan terus ditelusuri. “Memang bertahaplah, tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, kita akan terus berupaya mengembangkan. Jadi ini hanya persoalan waktu saja, karena saya pikir penyidik punya strategi sendiri,” kata Saut, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/7).…