Author: Tim Redaksi

Fadli Zon Jakarta – Laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait surat yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai salah alamat.Fadli mengatakan, tidak ada yang salah dengan surat yang ditandatanganinya tersebut. Untuk itu, Ia menilai laporan MAKI kepada MKD DPR tidak sesuai dengan substansi surat yang dilayangkan ke KPK.”Saya kira salah alamat, banyak orang berkomentar tentang surat tapi tidak pernah baca suratnya. Sehingga yang diproduksi dan direproduksi adalah berita-berita hoax,” kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/9).Fadli menegaskan, surat yang dilayangkan KPK tidak berkaitan dengan permintaan…

Pemandangan di Suriah London – Per 14 September 2017, terhitung sudah enam tahun enam bulan perang saudara di Suriah berlangsung sejak pecah pada Maret 2011. Perang yang melibatkan pemerintah, kelompok radikal ISIS, dan kelompok pemberontak Jabhat al-Nusra itu ternyata tidak memakan biaya yang sedikit. Dilansir dari Aawsat, Badan Agenda Nasional untuk Masa Depan Suriah (NAFS) yang bekerja bersama Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan hingga hari ini total biaya Perang Suriah mencapai 327 miliar dolar, atau Rp4.329 triliun. Jumlah tersebut adalah kalkulasi dari 227 miliar dolar akibat pengangguran, dan 100 miliar dolar akibar kerusakan fisik. Menurut NAFS, tingkat kerusakan di Suriah berada dalam…

Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Pansus Hak Angket KPK Jakarta – Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri memastikan video rekaman closed circuit television (CCTV) terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah asli.Hal itu disampaikan Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa, usai rapat dengar pendapat umum dengan Puslabfor Mabes Polri yang digelar secara tertutup, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/9).Menurutnya, untuk melakukan pengkajian atas dokumen rekaman video CCTV tersebut rupanya Puslabfor Polri telah mendatangi BPK guna meminta dokumen yang materinya sama.”Rekaman itu disisi dokumen dinyatakan sesuatu yang asli tidak ada rekayasa,” kata…

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Jakarta – ‎Bupati Batubara, Orang Kaya (OK) Arya Zulkarnain diketahui memiliki harta sebesar Rp 9.795.095.492. OK Arya merupakan Bupati Batubara terpilih periode 2013-2018 yang diamankan Tim Satgas KPK dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (13/9/2017).Besaran harta kekayaan itu berdasarkan pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Arya pada 26 September 2016.‬ Seperti diakses dari laman acch.kpk.go.id, Kamis (14/9/2017)total harta kekayaan tersebut terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.Untuk harta tidak bergerak, Arya tercatat memiliki harta senilai Rp 3.614.820.000. Harta itu terdiri dari tanah seluas 526…

Sekjen PBB Antonio Guterres (Foto: Financial Tribune) New York – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan yang terjadi terhadap etnis Muslim Rohingya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam kekerasan yang ia sebut sebagai bencana kemanusiaan tersebut. “Saya meminta pemerintah Myanmar mengakhiri tindakan militer dan kekerasan, menegakkan supremasi hukum, dan memulangkan etnis Rohingya yang telah meninggalkan negara tersebut,” kata Guterres dilansir dari ITV, Kamis (14/9). Berdasarkan data PBB, sejak memulai eksodus pada 25 Agustus lalu, tercatat 379.000 Muslim Rohingya mencari perlindungan ke Bangladesh. Kondisi ini, menurut Guterre bentuk lain dari pemusnahan etnis (ethnic cleansing). “Ketika sepertiga populasi Rohingya…

Yogyakarta – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, Indonesia harus memutus lingkaran setan yang menjadi penyebab pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan social. Lingkaran setan tersebut adalah kemiskinan dan pendidikan. Secara sederhana, dia mengilustrasikan seseorang miskin karena pendidikan dan kompetensinya rendah. Sehingga tak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kenapa tak bisa mendapatkan pekerjaan layak, karena tak memiliki kompetensi. Kenapa kompetensinya rendah, karena tidak mengenyam pendidikan yang cukup. Menurut Menaker, masalah kompetensi dan pengangguran merupakan masalah utama ketenagakerjaan. “Sayangnya, di Indonesia masalah ketenagakerjaan masih menjadi isu pinggiran. Belum menjadi isu utama seperti ekonomi dengan berbagai indikatornya,” kata Menteri Hanif pada forum konsolidasi mahasiswa…

Gedung KPK Jakarta – Kasus dugaan suap dan gratfikasi Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurrahman dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu di “melempar” menyusul kekalahan lembaga antikorupsi dalam praperadilan yang diajukan Taufiqurrahman.‪”Jadi untuk kasus indikasi dan gratifikasi yang kemarin diputus di pengadilan tersebut ada indikasi penerimaan sekitar Rp 18,5 miliar, yang kemudian kita limpahkan ke Kejaksaan Agung. Jadi ini adalah satu bentuk dari pelaksanaan tugas, koordinasi, dan supervisi. Berikutnya tentu kita akan koordinasi lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (14/9/2017).‬‪Oleh KPK, Taufiqurrahman yang merupakan kader PDIP sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka…

Ilustrasi demokrasi Oleh: Hersubeno Arief* Judul tulisan ini bukan sebuah pertanyaan retoris. Tapi pertanyaan serius secara harfiah, “Apakah bangsa kita memang benar masih waras?”Semua hal di negeri ini diperdebatkan, diplintir, digoreng, dipersekusi. Sekarang trendnya, alih-alih beradu argumentasi, berdebat dengan baik, mereka lebih memilih langsung laporkan ke polisi. Isu yang paling baru adalah dipilihnya –bukan terpilihnya—Halimah Yacob seorang wanita muslim Melayu, menjadi Presiden Singapura.Bagi kelompok yang selama ini selalu mengklaim mengusung ide-ide pluralisme, anti intoleransi, tampilnya Halimah Yacob sebagai bukti bahwa negara tetangga tersebut sangat menjunjung tinggi pluralisme, tidak ada diskriminasi. Berbeda jauh dengan Indonesia. Bagaimana tidak hebat tetangga sebelah ini.…

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 Marisi Matondang . Jakarta – Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman atau vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang. Mantan anak buah M Nazaruddin itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (RS PKIP Unud) anggaran 2009.”Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama sesuai dakwaan kedua,”…

Setya Novanto Jakarta – Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) diminta tidak perlu khawatir terkait pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Setnov sedang mengajukan praperadilan.Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar itu sebetulnya tidak perlu mengirim surat pemberitahuan untuk penundaan pemeriksaan. Hal itu mengingat pengajuan gugatan praperadilan Setnov masih berjalan.”Kalau saya menganggap Pak Novanto kan sedang mengajukan praperadilan, sehingga tidak perlu memberitahu ke KPK. Menurut saya Pak Novanto tidak perlu khawatir,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/9).Hal itu menanggapi pengiriman surat oleh DPR yang ditanda tangani Wakil Ketua DPR…