Author: Tim Redaksi

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu Jakarta – Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa tidak perlu meminta izin untuk mendatangi rumah perlindungan saksi atau safe house.Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan KPK.Menurutnya, kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke safe house yang dituding sebagai rumah penyekapan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, tidak perlu meminta izin kepada KPK.”Memang KPK apa? Suruh dia baca Undang-Undang Dasar (1945). Suruh baca Undang-Undang MD3 (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD),” tegas Masinton, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/8).Politikus PDI Perjuangan…

Presiden Jokowi dan Wapres JK Jakarta – Wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang belakangan ini terlihat gaduh. Kegaduhan tersebut terjadi karena banyaknya komentar dari pihak-pihak yang berusaha mencari panggung politik. Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Abdul Haris Ma`mum membenarkan, banyak pihak memiliki kepentingan dalam isu perombakan kabinet pemerintahan Jokowi kali ini. Namun begitu, sebut Abdul Haris, pihak-pihak yang berkomentar miring terhadap rencana reshuffle itu sama sekali kontraproduktif. Alih-alih memberi pencerahan atau masukan terhadap perbaikan kinerja kabinet, tapi malah saling membenturkan sesama menteri sehingga membuat mereka saling curiga satu sama lainnya. “Reshuffle itu sepenuhnya hak prerogratif Presiden. Presiden sangat…

Anggota Komisi V FPKB Eem Marhamah Jakarta – Rencana kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy tentang sekolah delapan Jam sehari dari senin hingga jumat menuai polemik. Banyak respon menilai kebijakan tersebut menyudutkan satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, mematikan Madrasah yang dibangun oleh keikhlasan ulama dan kesungguhan masyarakat seribuan tahun lalu. Tak ayal Anggota DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz pun angkat bicara. Menurutnya kebijakan Mendikbud itu wajib dicabut. “Setelah Zuhur (Siang menjelang sore-red) banyak pendidikan penguatan karakter dan keagamaan dilakukan oleh masyarakat, misalnya TKQ, TPQ, Diniyyah dan Madrasah. Kebijakan Mendikbud itu harus dicabut, karena melupakan sejarah, melunturkan tradisi, justru…

Garam impor (ilustrasi). Surabaya – Sebanyak 27.500 ton garam impor dari Australia yang akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya rencananya disebar ke sejumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di tiga wilayah yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Direktur Keuangan PT Garam, Anang Abdul Qoyyum di Surabaya, Jumat mengatakan, rencananya Kapal MV Golden Kiku pada Jumat pukul 18.00 WIB akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan membawa garam impor sebanyak 27.500 Ton. “Garam impor yang kami turunkan di Surabaya ini akan menyasar IKM di wilayah Jatim dan Jateng, ditambah beberapa IKM yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian akan…

Jeremy Thomas (IST) Jakarta – Kasus dugaan penipuan aset vila di Bali atas tersangka artis Jeremy Thomas kini dilimpahkan berkasnya dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. “Kasusnya ditangani Polda Metro Jaya karena tempat kejadiannya di Jakarta,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan Polda Metro Jaya menerima pelimpahan kasus Jeremy Thomas dari Polda Bali setelah Kejaksaan Tinggi Bali memberikan petunjuk (P19) tentang lokasi kejadiannya di Jakarta. Argo menuturkan sebelumnya penyidik Polda Bali telah menetapkan tersangka terhadap Jeremy Thomas yang dituduhkan menipu aset vila. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro…

Anggota Komisi V FPKB Eem Marhamah Jakarta – Rencana kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy tentang sekolah delapan Jam sehari dari senin hingga jumat menuai polemik. Banyak respon menilai kebijakan tersebut menyudutkan satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, mematikan Madrasah yang dibangun oleh keikhlasan ulama dan kesungguhan masyarakat seribuan tahun lalu. Tak ayal Anggota DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz pun angkat bicara. Menurutnya kebijakan Mendikbud itu wajib dicabut. “Setelah Zuhur (Siang menjelang sore-red) banyak pendidikan penguatan karakter dan keagamaan dilakukan oleh masyarakat, misalnya TKQ, TPQ, Diniyyah dan Madrasah. Kebijakan Mendikbud itu harus dicabut, karena melupakan sejarah, melunturkan tradisi, justru…

Nggak tau Jakarta – Kegelisahan akan imbas kebijakan Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal Full Day School (FDS) ternyata tidak semata menimpa ormas Nahdhatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gerindra juga menolak diterapkannya kebijakan 5 hari 8 jam sekolah tersebut. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini meminta presiden Joko Widodo berpikir ulang sebelum akhirnya menyetujui kebijakan yang diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017 itu. Alasannya, kebijakan tersebut cenderung mengekang anak didik karena harus mengikuti pola belajar yang diterapkan sekolah seutuhnya. “Pak Joko Widodo jangan jadikan anak-anak kami jadi generasi robot ya. Joko Widodo harus bijak dalam membuat kebijakan pendidikan nasional sebab…

Presiden Joko Widodo Oleh : Hersubeno AriefKonsultan Media dan PolitikDi kampung halamannya kota Solo, Presiden Jokowi melontarkan pertanyaan retoris kepada wartawan. “Ada yang menyampaikan, itu presiden ndeso, presiden klemar-klemer tidak tegas. Eh, begitu kita menegakkan UU (Ormas) balik lagi, loncat menjadi otoriter, menjadi diktator,” kata Presiden sambil tersenyum.Pertanyaan Jokowi ada benarnya. Masak iya tampilan seperti Jokowi mau jadi diktator dan bertindak otoriter. Kalau kata orang betawi, kagak ada potongannye. Gara-gara tongkrongannya seperti itu, Jokowi malah sering di-bully, terutama di media sosial. Wajah adalah cermin, hati seseorang. Dalam semua peradaban bangsa, mulai dari Yunani, Romawi, Arab, Cina, India dan suku-suku di…

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah Jakarta – Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan (NH) resmi dijebloskan ke jeruji besi oleh penyidik KPK pada hari ini, Jumat (11/8/2017). Tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitor di Bakamla ini ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.”NH (Nofel Hasan) ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Guntur,” ucap Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.Menurut Febri, penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut. Penahanan, sambung Febri, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. “Yakni, diduga keras melakukan tindak pidana dan memenuhi alasan subyektif dan obyektif,” terang Febri.Nofel sendiri…

Menag saat memberi sambutan dalam peresmian rapat koordnasi, Jumat 11/8/2017 Ancol Jakarta Jakarta – PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel walaupun sudah resmi ditutup pada 18 juli lalu, namun Menteri Agama Lukman menilai perusahaan tersebut harus tetap menjalankan kewajibannya memberangkatkan jemaah ke tanah suci Mekkah. Menurut Menag, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh First Travel yaitu dengan memberangkatkan jemaah yang belum berangkat melalui travel lain atau mengembalikan uang para jemaah sesuai dengan jumlah yang dibayarkan kepada perusahaan. “Walau sudah ditutup, bukan berarti First Travel harus menanggalkan kewajibannya. Mereka tetap harus memberangkatkan jemaahnya atau mengganti uangnya,” ungkap Lukman…