Author: Tim Redaksi

Politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria ‎Jakarta – Pemerintah tak bisa memaksakan kehendak terkait usulan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR dan 25 persen perolehan suara secara nasional.Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria, dalam diskudi bertajuk “Ending RUU Pemilu”, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).Menurutnya, ‎pemerintah seharusnya memikirkan nasib partai pendukung. Sebab, dari semua partai pendukung pemerintah tidak semua berasal dari partai besar.”Sehingga pemerintah tidak bisa memaksakan semua sekalipun partai pendukung pemerintah harus ikut kemauan pemerintah, sementara di pemerintahan sendiri partai pendukungnya adalah beragam dari besar, menengah sampai yang kecil. Mungkin…

Jakarta – Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) saat ini masih mendapatkan pandangan miring dari masyarakat, masih banyak masyarakat berpendapat perjalanan dinas luar negeri menghamburkan banyak biaya Negara. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im, mengingatkan kepada Perguruan Tinggi untuk melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas luar negeri. “Perjalanan dinas luar negeri membutuhkan efisiensi, aspek manfaat, dan aspek substansi yang betul-betul perlu diperhatikan. Karena seseorang yang melakukan perjalanan dinas ibarat ia yang memproses dokumentasi. Ia pasti melihat agenda, isi, maupun hasil dari dokumentasi tersebut seperti apa,” ujar Ainun saat membuka Sosialisasi Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri Wilayah Jawa dan Madura. Acara yang bertempat di…

Infografis bonus demografi Jakarta – Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Indonesia setelah pengenalan program Keluarga Berencana pada 1970-an, terus mengalami penurunan. Hal ini dipandang positif untuk menyambut bonus demografi pada 2020 hingga 2030 mendatang. Bonus demografi merupakan peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun). Karena itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memandang bonus demografi harus dimanfaatkan pemerintah agar berdampak luas secara jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. “Pemerintah akan menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan…

Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita di Pansus Hak Angket KPK Jakarta – Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita membeberkan praperadilan calon Kapolri Budi Gunawan (BG) dan mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo (HP).Romli mengatakan, saat itu dia didatangi Komjen Budi Waseso untuk meminta menjadi ahli dalam praperadilan BG melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Pertanyaan pertama saya waktu itu, kenapa saya? Bukti apa yang dimiliki,” kata Romli, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).Kata Romli, saat itu disebutkan hanya ada lima lembar berkas yang dijadikan bukti menjerat BG sebagai tersangka oleh KPK. “Hal…

Pelajar SMK Jakarta – Keberadaan pendidikan umum dan vokasi di Indonesia tidak memberikan peluang yang sama dalam konteks memenuhi permintaan dunia kerja. Pendidikan umum, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brojonegoro memiliki lulusan yang melimpah, sehingga cenderung punya kesempatan kerja lebih kecil, dibandingkan pendidikan vokasi atau kejuruan. Meski demikian, bukan berarti pendidikan vokasi juga aman. Tingginya permintaan (demand) terhadap lulusan pendidikan kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) misalnya, selama ini tidak diimbangi dengan kualitas individu, atau civitas akademika yang bernaung di bawah institusi pendidikan tersebut. “Pendidikan vokasi ini, kebutuhannya banyak, tapi yang melamar lebih sedikit. Kenapa yang diterima lebih sedikit?…

Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki mengungkapkan ada sebanyak 36 orang yang ditetapkan tersangka tanpa memliki bukti awalan yang cukup.Hal itu disampaikan Ruki dalam sebuah pertemuan dengan Pakar Hukum Tata Negara Romli Atmasasmita yang juga dihadiri beberapa pimpinan KPK lainnya seperti Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, Indryanto Seno Adji, dan salah satu direktur KPK Warih Sadono.Kata Romli, saat itu Ruki menyampaikan ke 36 tersangka itu harus lanjut ke pengadilan karena KPK tidak punya kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).”Ini sampai 36, tidak mengerti saya. Level Polsek saja tidak begini,” ungkap Romli,…

Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani, tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Jakarta – Mantan Bendahara Umum Partai Hanura, Miryam Haryani membantah jika tersangka Markus Nari merupakan pihak yang menekan dirinya sehingga mencabut seluruh keterangan dalam BAP terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Miryam pun `pasang badan` untuk Markus Nari. Hal itu terungkap saat Miryam dikonfirmasi awak media usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Miryam bahkan menuding KPK yang sudah berbohong lantaran menjerat Markus dengan pasal menghalang-halangi…

Gedung KPK RI (foto: Jurnas) Jakarta – Anggaran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk dilimpahkan ke Polri dan Kejaksaan. Sebab, KPK dinilai gagal dalam menjalankan Undang-Undang tentang tindak kejahatan korupsi (Tipikor).Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).Romli mengusulkan, agar anggaran dan kewenangan yang diberikan UU kepada KPK diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Hal itu untuk menguji kedua institusi penegak hukum itu dalam memberantas korupsi.”Karena KPK sudah gagal, berikan saja anggaran dan kewenangan yang sama kepada kepolisian dan kejaksaan, maka kita bisa melihat…

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dia ingin pensiun dini dan kemungkinan tidak akan menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2022. Tito beralasan pekerjaan sebagai Kapolri membuatnya stress dan ingin menghabiskan waktunya untuk keluarga. Pernyataan Tito disampaikan seusai upacara HUT Bhayangkara ke-71 di Jakarta. Beberapa hari sebelumnya dalam sebuah wawancara di stasiun tv swasta, Tito juga sudah menyampaikan keinginannya untuk pensiun dini. “Kalau saya menjadi Kapolri lebih dari lima tahun, bisa bosan saya. Lembaga juga bosan.” ujarnya. Ada beberapa hal yang dapat kita tafsirkan dari pernyataan Tito yang baru setahun menjadi Kapolri tersebut. Pertama, pangkat, jabatan…

Syaifullah Yusuf dan Tri Rismaharini Jakarta – Pilkada Jawa Timur tampak tidak terlalu menarik jika tokoh-tokoh yang selama ini dipandang layak untuk serta dalam kontestasi justru menjauh atau malah melebur. Itu karena dominasi wakil gubernur petahana tidak bisa dihentikan kecuali dengan majunya para lawan politiknya selama ini. Demikian diungkapkan Muchtar S Shihab saat rilis survei LSPI (Lembaga Survei Politik Indonesia) di Surabaya tadi siang (10/7). Muchtar memaparkan elektabilitas Gus Ipul (Syaifullah Yusuf)sudah mencapai angka 31,69 persen. “Angka ini cukup tinggi dan mempunyai kecenderungan naik di masa survei berikutnya,” ujarnya. Posisi kedua dan seterusnya diduduki oleh Tri Rismaharini dengan elektabilitas sebesar 24,31…