Bukti Arah Kerja Pemerintah Benar

JawaPos.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mencapai 76,2 persen adalah penanda pembangunan Indonesia berada di arah yang benar.

Menurutnya, sepanjang kepemimpinan, Presiden Jokowi senantiasa mengarahkan pembangunan dengan pemerataan ekonomi dalam menumbuhkan pusat perekonomian baru dan juga pembukaan lapangan kerja. “Pak Jokowi sejak awal menekankan pentingnya Indonesia sentris, pemerataan menjadi kunci dalam menumbuhkan ekonomi. Hal ini yang saya rasa mendapat apresiasi dari masyarakat,” kata Erick melalui keterangan tertulis, Senin (23/1).

Ia menjelaskan, sejak awal BUMN fokus dalam menerjemahkan arahan Jokowi dalam meningkatkan infrastruktur seperti jalan tol, salah satunya seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Bagi Erick, infrastruktur memegang peranan penting agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

“Kalau kita lihat, biaya logistik Indonesia masih cukup tinggi mencapai 23 persen atau lebih tinggi dari rata-rata dunia yang sebesar 13 persen,” jelasnya.

Guna mendukung hal itu, Erick menyampaikan seluruh kementerian selalu memperhatikan progres infrastruktur, salah satunya mengawal progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Ia mengatakan, melalui PT Hutama Karya (Persero) pada tahun ini pemerintah akan merampungkan lima ruas JTTS.

Meliputi Tol Simpang Indralaya-Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya-Prabumulih), Indrapura-Kisaran (Seksi 1 dan 2), Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Pangkalan Brandan), Sigli-Banda Aceh (Seksi 1,5,6), dan Tol Pekanbaru-Padang (Seksi Bangkinang-Pangkalan).

“Mimpi besar kita menyambungkan Sumatera, dari ujung Aceh hingga Lampung. Harapannya, bisa muncul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah yang dilewati tersebut,” ujarnya.

Tak hanya jalan tol, Erick juga mengerahkan sejumlah BUMN yang bergerak di sektor transportasi, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan layanan dan memperkuat ekosistem dalam menekan tingginya biaya logistik.

Erick mencontohkan bagaimana Bandara Kualanamu di Sumatera Utara bertransformasi dengan menggandeng mitra strategis, GMR Airports. Kerja sama tersebut mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Bandara Kualanamu menjadi lebih profesional.

“Tak hanya itu, Bandara Kualanamu juga menjadi hub internasional dan menjadi hub pariwisata dan kargo. Hal ini akan memperbaiki rantai pasok kita menjadi lebih baik,” ucap Erick.

Erick mengatakan, pekerjaan rumah Indonesia ialah dapat meneruskan pencapaian yang sudah baik menjadi lebih baik. Bagi Erick, konsistensi menjadi salah satu faktor yang acap menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jangan pemerintahan berganti, semua yang sudah baik ikut berganti. Kita harus berpikir lebih besar untuk bangsa, siapa pun pemimpinnya, konsistensi adalah kunci dalam menjaga tren positif ini,” kata Erick menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi berada di posisi tertinggi. Sebanyak 76,2 persen merasa puas dengan kinerja Jokowi periode kedua.

“Pada Januari 2023 ini, kami menemukan 76,2 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM secara virtual, Minggu (22/1).

Djayadi menjelaskan, sebanyak 76,2 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi terdiri atas, 18,7 persen responden menyatakan sangat puas dan 57,5 persen menyatakan cukup puas.

Sementara itu, sebanyak 14,8 persen responden lainnya menyatakan kurang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Sedangkan sebanyak 5,7 persen tidak puas, dan 3,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Djayadi mengungkapkan, peningkatan kepuasan publik atas kinerja Jokowi telah berlangsung sejak September 2022. Dalam catatan LSI, setidaknya terjadi peningkatan tiga persen pada setiap bulannya.

“Peningkatan kepuasan masyarakat kemungkinan besar didorong oleh positifnya persepsi publik atas kondisi ekonomi dan penegakan hukum,” ungkap Djayadi.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : R. Nurul Fitriana Putri


Credit: Source link