JawaPos.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, hingga saat ini besaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang diberikan masih seperti yang diberikan pada 2020. “Kami tegaskan pada 2021 yang sudah berjalan 2 bulan, bahwa insentif untuk nakes diberikan tetap sama dengan tahun 2020,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani secara virtual, Kamis (4/2).

Itu berarti, besaran insentif nakes masih sama, yaitu dokter spesialis sebesar Rp 15 juta per bulan, dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp 10 juta per bulan, bidan dan perawat sebesar Rp 7,5 juta per bulan, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 5 juta per bulan. Sedangkan untuk santunan meninggal sebesar Rp 300 juta. Ia menyebut pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membahas mengenai anggaran kesehatan secara menyeluruh pada 2021.

Seperti diketahui, beredar surat Menteri Keuangan Nomor S-665/MK.02/2021 yang ditujukan kepada Kemenkes tentang permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang menangani Covid-19.

Besaran insentif nakes yang tertuang dalam surat kepada dokter spesialis sebesar Rp 7,5 juta per orang per bulan, peserta PPDS sebesar Rp 6,25 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi sebesar Rp 5 juta per orang per bulan, bidan dan perawat sebesar Rp 3,75 juta per orang per bulan, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta per orang per bulan. Sedangkan santunan kematian sebesar Rp 300 juta per orang.

Adapun isi surat tersebut berbunyi satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Masih berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-665/MK.02/2021, pemberian insentif nakes ini berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penanganan pandemi Covid-19. Insentif ini hanya berlaku untuk nakes di daerah yang masuk darurat pandemi dan melakukan tugas penanganan Covid-19.