Andalannews.com – Sejumlah daerah di Jabar dikepung banjir saat hujan deras dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat disejumlah titik yang terdampak pun kini harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono ikut bersuara menyikapi adanya musibah beberapa wilayah di Jabar dikepung banjir. Dia meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembalikan fungsi hutan dan ruang terbuka hijau.
Pasalnya, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP) itu, salah satu faktor penyebab musibah banjir adalah beralih fungsinya hutan menjadi kawasan wisata maupun perumahan.
Seperti diketahui, wilayah Jawa Barat diterjang banjir sejak 2 Maret 2025. Daerah yang terdampak banjir diantaranya kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.
Di wilayah Bandung Raya pun banjir kembali menyergap beberapa titik. Sehingga memaksa tim gabungan dari kepolisian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan evakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir luapa CItarum.
“Harus dilakukan penataan kembali kawasan hutan. Karena saat ini banyak hutan yang berubah menjadi kawasan wisata bahkan perumahan. Hutan harus dikembalikan sesuai fungsinya,” ujar Ono dalam keterangan resminya di Bandung diterima Senin 10 Maret 2025.
Ono yang pernah duduk di kursi Komisi IV DPR RI tahu betul ada sejumlah lahan yang tidak boleh beralih fungsi, seperti hutan alam, konservasi maupun hutan produksi.
Maka itu, dikatakan Ono, penataan ulang kawasan yang telah berubah wujudnya menjadi langkah utama dalam penanganan banjir di wilayah Jawa Barat.
“Sangat penting melakukan penataan kawasan yang sekarang berubah menjadi kawasan wisata, perumahan, rumah makan bahkan hotel. Tidak hanya di Puncak, kami kira masih banyak lahan-lahan yang berubah fungsinya,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar gubernur Jawa Barat tak hanya menertibkan kawasan yang dikelola oleh BUMD, namun juga lainnya. Karena Ono mensinyalir masih banyak spot-spot wisata yang berdiri di atas lahan PTPN VIII.
“Saya akan terus pantau sambil mencari data berapa lahan milik PTPN VIII dan berapa milik Perhutani yang beralih fungsi menjadi tempat wisata, restoran, perumahan bahkan perhotelan,” kata Politisi Partai Banteng itu.
“Dan kami akan melihat apa dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut,” tuturnya menambahkan.
Ono menekankan pihaknya bakal mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi khususnya dalam penanganan banjir. Hanya saja, pihaknya masih menanti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menyinkronkan dengan legislatif.
“Kita akan tunggu seperti apa RPJMD-nya, apakah sudah terakomodir dengan perda (peraturan daerah) yang sudah ada atau memerlukan revisi. Bagaimanapun penanganan banjir ini perlu gotong royong semua pihak termasuk rakyat Jawa Barat,” katanya menandaskan.
