Kasus PHK Massal di Indonesia Mengkhawatirkan, Terobosan Baru Disiapkan di Bandung

Mirisnya kasus PHK massal di Indonesia tidak hanya berdampak pada para pekerja, tapi juga menimbulkan efek domino terhadap perekonomian lokal.

Ketika ribuan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat, daya beli masyarakat ikut melemah dan sektor informal pun mulai terdampak.

Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan industri untuk efisiensi dan perlindungan hak pekerja yang layak.

Di sinilah pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan jangka panjang.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal 2025 tak terkecuali di Bandung.

Farhan mengatakan Pemkot Bandung tengah menyiapkan langkah tanggap untuk membantu korban PHK, terutama pekerja harian.

“Dari Februari sampai April, terutama selama bulan puasa, banyak hotel yang melakukan efisiensi dan tidak memperpanjang kontrak pekerja harian,” ungkap Farhan kepada wartawan, Jumat 16 Mei 2025.

Politisi Partai Nasdem itu memperkirakan ada tambahan 2.000-3.000 orang yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan.

Sebagai langkah awal, Farhan akan menggelar rapat khusus bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk membahas skema program padat karya yang bisa langsung menyerap tenaga kerja terdampak.

“Minimal kita bisa lakukan sesuatu dulu,” kata Mantan Anggota DPR RI Dapil Jabar I itu menegaskan.

Lebih lanjut, Farhan menyebut program padat karya merupakan solusi jangka pendek yang dapat memberi harapan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, Pemkot juga akan memetakan industri-industri lain yang terdampak agar penanganannya lebih merata dan terukur. Farhan memastikan, Pemkot Bandung tidak akan tinggal diam menghadapi kondisi ini.

“Kami akan cari formula terbaik agar warga tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar Farhan.

Farhan menyebutkan, intervensi pemerintah harus cepat dan tepat sasaran agar tidak muncul persoalan sosial lanjutan.

Menurutnya, kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga dunia usaha. Farhan pun berharap ada kolaborasi antara Pemkot Bandung dan pelaku industri untuk menciptakan solusi bersama.

“Bandung butuh solidaritas ekonomi. Kita harus saling bantu dan ciptakan peluang kerja baru,” tutur Orang nomor satu di Kota Kembang itu.

“Penanganan PHK tidak cukup dengan bantuan sementara, tapi juga harus diarahkan pada pelatihan dan pemberdayaan,” katanya menandaskan.