JawaPos.com – Polemik naiknya harga tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) antara pemerintah dengan sejumlah pelaku bisnis pariwisata di wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat, mendapat sorotan tajam.
Ketidakharmonisan itu dinilai bentuk ketidakmampuan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan kerja politiknya membawa aspirasi masyarakat sehingga membenturkan masyarakat dengan perusahan yang ditunjuk sebagai pengelola.
Tokoh Pemuda Manggarai Barat, Ferry Adu menilai, masalah pariwisata sudah sejak 2011 dilakukan penataan namun semua berakhir tanpa ada kejelasan karena Pemda dan pihak-pihak terkait tidak mampu mengambil kesempatan emas tersebut. Terutama untuk mempersiapkan diri, mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat untuk mengambil manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat.
“Justru yang ada hanya berpasrah diri dan mengeluh serta saling menyalahkan, sehingga wisatawan hanya datang dan pergi begitu saja,” ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (28/7).
Ferry meminta kepada Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat yang mewakili para travel agent untuk tidak menjadikan alasan dengan mengatasnamakan konservasi dan pelestarian lingkungan dengan menolak kenaikan tairf masuk Taman Nasional Komodo untuk kepentingan tertentu.
Ia juga menyesalkan, momen kedatangan Presiden Joko Widodo kemarin telah dicederai dengan kesalahan terbesar mereka adalah tidak adanya sopan santun dan adat istiadat sebagai orang Flores dalam menghargai tamu memaksa untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Credit: Source link
