Presiden Jokowi
Solo – Presiden Joko Widodo beberapa hari terakhir kerap menyinggung soal diktator. Saat berada di Solo, dia menegaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi tidak satupun institusi yang punya kekuasaan mutlak. Dan Tidak ada warga negara kelas satu atau dua, yang ada warga Indonesia.
“Sebagai negara demokrasi, konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satupun kelompok yang memaksakan kehendaknya, apalagi sebagai diktator,” ujar Jokowi pada pembukaan acara Simposium Internasional di Auditorium Universitas Negeri Solo (UNS), Rabu (9/8).
Dikatakan Presiden, konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satupun kelompok yang bisa memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain. “Selain itu sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam membangun praktik demokrasi yang sehat,” katanya.
Jokowi mengatakan, tantangan dalam berkonstitusi tidak mudah. Apalagi situasi dunia yang berubah dengan cepat. Banyak hal baru muncul seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan cyber.
“Generasi juga berganti, sekarang kita banyak bertemu dengan anak muda yang menjadi generasi milenial atau generasi yang memiliki cara berpikir berbeda dengan generasi sebelumnya,” kata Presiden Jokowi.
Dengan situasi dan kondisi itulah, maka tantangan ke depan adalah membuat nilai dan semangat konstitusi dapat dipahami secara baik oleh generasi muda. “Peran MK di setiap negara jadi penting. Lembaga inilah yang menginterpretasikan konstitusi sehingga bisa terus menjadi pegangan dan muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan-tantangan baru,” katanya.
TAGS : Kekuasaan Diktator Presiden Jokowi Joko Widodo
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/19914/Presiden-Tidak-Ada-Kelompok-yang-Bisa-Memaksakan-Kehendak/
