JawaPos.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana mengonsolidasikan BUMN-BUMN. Termasuk unit usaha yang menggarap energi panas bumi atau geotermal. Yakni, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG), serta PT Geo Dipa Energi.
Menurut Erick, konsolidasi anak usaha atau subholding Pertamina dan PLN yang bergerak di sektor geotermal dengan Geo Dipa akan memperkuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Kita memiliki tiga perusahaan yang bergerak di bidang geotermal ini. Geo Dipa berada di bawah Kemenkeu. Memang ini perlu waktu. Saya inginnya tahap awal memergerkan menjadi satu kesatuan,” ujarnya.
Erick menyatakan, potensi geotermal luar biasa tinggi jika dibandingkan dengan angin, panel surya, dan angin. Selain itu, panas bumi lebih konsisten dan tidak memiliki hambatan ketersediaan pasokan.
“Kita tahu bahwa solar dan angin itu terbatas, tidak bisa sustain. Baseload itu hanya di geotermal atau di hidro. Nah, inilah kenapa geotermal kita dulukan,” jelasnya.
Dengan konsolidasi, menurut Erick, pengembangan panas bumi akan jauh lebih efektif dan efisien ketimbang BUMN masing-masing menggarapnya secara mandiri. Di tahap awal, PGE bisa mendapat akses pendanaan baru untuk EBT.
Salah satu pilihannya adalah go public. Tujuannya, tidak membebani keuangan negara atau terus meningkatkan utang.
“Sementara ini, PGE duluan yang masuk karena PLN GG masih di belakang. (Kondisi keuangan, Red) PGE sehat sehingga maju duluan,” ungkapnya.
Dari ragam variasi potensi EBT, pengamat menilai sangat wajar bila panas bumi mendapatkan prioritas pengembangan dari pemerintah. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, geotermal merupakan elemen penting yang dimiliki Indonesia untuk mencapai net zero emissions (NZE).
“Dalam rangka mencapai NZE, seluruh potensi energi terbarukan, termasuk panas bumi, harus dikembangkan secara optimal,” ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, pemerintah memiliki road map pengembangan geotermal hingga mencapai kapasitas 7 gigawatt (gw) pada 2030. “Sejak 15 tahun lalu, pengembangan panas bumi selalu jadi prioritas dan berbagai instrumen mitigasi risiko hulu dibuat Kementerian Keuangan,” ungkap Fabby.
Credit: Source link