Andalannews.com – Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2025 naik berapa persen sebenarnya? Apakah cukup memuaskan penambahannya untuk menjadi menopang kehidupan di ibukota bagi para pekerja?
Sebelumnya, penetapan UMP Jakarta 2025 naik telah tertuang di dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 829 tahun 2024. Yang jadi pertanyaan berapa sih nominal dan juga besaran kenaikannya itu.
Merujuk Kepgub tersebut, UMP Jakarta 2025 naik 6,5 persen dari UPM tahun 2024. Tahun ini upah minimum yang harus diterima para pekerja di ibukota Rp5.396.761 atau naik sebesar Rp329.380 dibandingkan tahun lalu.
Sebagaimana diketahui, UMP di Jakarta untuk para pekerja dari berbagai sektor pada tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Angka ini banyak yang menilai masih kurang untuk menunjang kehidupan di wilayah Jakarta.
Adanya kenaikan upah minimun tahun ini menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) memastikan kesejahteraan para pekerja.
Selain itu, diharapkan adanya peningkatan nominal upah dapat meningkatkan daya beli masyarakat utamanya pekerja sekaligus juga menjaga daya saing usaha di wilayah DKI Jakarta di situasi ekonomi saat ini.
Sesuai dengan aturan, pemberlakukan aturan terkait UMP ini akan mulai berlaku tahun 2025. Pasalnya, keputusan ini hasil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan pertemuan dengan dewan pengupahan.
Sebagai informasi, UMP merupakan standar upah minimum yang ditetapkan gubernur untuk suatu provinsi. Setiap provinsi di Indonesia memiliki UMP berbeda tergantung pada kondisi ekonomi dan biaya hidup di wilayah tersebut.
UMP ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. Pengusaha wajib membayar gaji kepada pekerja mereka sesuai dengan UMP yang berlaku, kecuali jika UMK lebih tinggi.
Perbedaan UMP dan UMK
Istilah UMP dan UMK memang sering digunakan secara bergantian dalam dunia kerja. Para pegawai pun rasa-rasanya sudah terbiasa mendengan kedua istilah itu disebutkan bahkan kerap menjadi percakapan sehari-hari.
Namun yang perlu dicatat, UMP dan UMK memiliki pengertian yang tidak sama. Secara aturan walau terkait upah kedua istilah ini pun mempunyai dasar-dasar tersendiri dalam hal penetapan dan juga penentuannya.
Jika UMP itu menyangkut gaji di tingkat provinsi dan ditetapkan oleh seorang gubernur, UMK lain lagi. Pasalnya, standar upah minimum yang ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota di dalam suatu provinsi.
Bila melihat faktanya, UMK biasanya lebih tinggi dari UMP. Alasannya, mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang lebih spesifik di wilayah tersebut.
Upah minimum kabupaten/kota atau UMK ditetapkan oleh bupati atau wali kota, setelah berkonsultasi dengan dewan pengupahan daerah dan disetujui oleh gubernur.
Jika suatu kabupaten/kota memiliki UMK yang lebih tinggi daripada UMP, maka pengusaha di wilayah tersebut wajib membayar upah pekerja sesuai dengan UMK yang berlaku.
