Author: Tim Redaksi

Gedung KPK RI (foto: Jurnas) Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan hadir dalam rapat Pansus Angket DPR. Hal itu untuk memberikan klarifikasi atas temuan Pansus Angket DPR terkait sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh KPK.Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, sebelum menyampaikan kesimpulan dalam rapat paripurna DPR pada 28 Oktober nanti, Pansus Angket akan terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada KPK.”Tentu kami akan mengundang KPK untuk kami mintakan klarifikasi atas temuan ini, kami tentu berharap kehadiran KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban ke DPR,” kata Masinton, saat jumpa pers, di Pressroom DPR, Jakarta, Senin (18/9).Kehadiran KPK, kata Masinton, sangat dibutuhkan untuk…

Read More

Istri Gubernur Bengkulu, Lili Maddari bersama Suaminya, Ridwan Mukti Jakarta – Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istrinya Lily Maddari tak lama lagi segera duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi. Hal itu menyusul telah rampungnya proses penyidikan kasus suap dua proyek pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu yang menjerat pasangan suami istri tersebut.Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Selain Mukti dan Lily, proses penyidikan Bos PT RDS, Rico Diansari alias Rico Can juga telah rampung. Hari ini, Senin (18/9/2017), penyidik KPK melimpahkan berkas, barang bukti dan tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.”Hari ini berkas 3 orang tersangka…

Read More

Presiden Joko Widodo Jakarta – Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan sejumlah lima koper temuan terkait dugaan pelanggaran KPK kepada Presiden Jokowi.Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu berharap, agar Presiden Jokowi mempelajari temuan tersebut guna menata sistem penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di tanah air.”Hasil temuan Pansus Angket KPK ini juga akan kami sampaikan kepada Presiden, agar mempelajari sejumlah temuan itu, untuk menata sistem hukum ke depan dalam pemberantasan korupsi,” kata Masinton, saat jumpa pers, di presroom DPR, Jakarta, Senin (18/9).Meski demikian, kata Masinton, Pansus Angket KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal penilaian atas hasil temuan…

Read More

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Syaiful Bahri Anshori Jakarta – Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk menggalang kekuatan bersama negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menekan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap warga muslim Rohingya.Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori mengatakan, Pemerintah harus menggalang negara ASEAN dan melalui forum internasional terutama PBB untuk bersama-sama menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut.”Agar pemerintah menggalang kebersamaan masyarakat ASEAN untuk bersama-sama menekan pemerintah Myanmar segera menghentikan bentuk kekerasan terhadap rakyatnya,” kata Syaiful, ketika dihubungi, Jakarta, Senin (18/9).”Melalui forum-forum internasional terutama PBB, pemerintah Indonesia mengajak dan mendesak kepada forum-forum tersebut agar pemerintah Myanmar…

Read More

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Syaiful Bahri Anshori Jakarta – Pemerintahan Indonesia diminta untuk membantu warga muslim Rohingya yang mengalami kejahatan kemanusiaan oleh militer Myanmar.Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori mengatakan, pemberian bantuan itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia harus turut serta dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.”Untuk itu kita sebagai bangsa harus membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat Rohingnya, terutama rakyat Rohingnya yang sedang kena musibah,” kata Syaiful, ketika dihubungi, Jakarta, Senin (18/9).Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah, salah satunya turut serta membantu warga Rohingya yang diusir dari Myanmar.”Bukan hanya bantuan moral,…

Read More

M Hanif Dhakiri Bandung – Kini, perusahaan tak perlu susah payah memenuhi kewajiban wajib lapor atas kondisi ketenagakerjaannya secara manual ke Kementrian Ketenagakerjaan. Pekan lalu, Kementrian Ketenagakerjaan meluncurkan fasilitas penerimaan laporan secara online www.wajiblapor.kemnaker.go.id. “Fasilitas ini mempermudah perusahaan melaporkan kondisi ketenagakerjaannya. Dengan online, laporanbisa dilakukan secara cepat, mudah, murah,” kata Mentri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat meluncurkan fasilitas Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online, di Hotel Grand Asrilia Bandung, pekan lalu. Selain mempermudah perusahaan melapor, sistem online juga mempermudah pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, perusahaan berkewajiban melaporkan perihal perusahaanya kepada Kementrian…

Read More

Lima koper temuan Pansus Angket KPK Jakarta – Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan temuan sebanyak lima koper dari hasil investigasi dan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan lembaga ad hoc tersebut.Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, lima koper dokumen temuan Pansus Angket KPK itu berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh institusi pimpinan Agus Rahardjo Cs itu.”Panitia angket menemukan beberapa hal temuan yang signifikan tentang tata kelola kelembagaan KPK, tentang tata kelola keuangan KPK, dan tata kelola SDM KPK, serta daftar-daftar hasil sitaan KPK yang kami minta dari Rubasan,” kata Masinton, saat jumpa pers, di Gedung DPR,…

Read More

Pengungsian Rohingnya Myanmar Jakarta – Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres memberi kesempatan terakhir kepada Pemimpin Birma Aung San Suu Kyi untuk menghentikan krisis Rohingya. “Ia punya kesempatan terakhir untuk menghentikan krisis tersebut, dan mengembalikka keadaan seperti semula,” kata Guterres dalam sebuah wawancara dengan BBC. Jika tidak, katanya lebih lanjut, “tragedi itu akan sangat mengerikan.“ Suu Kyi, penerima Hadiah Nobel Perdamaian, menghadapi tekanan yang semakin besar atas tindakan militer Birma terhadap kelompok etnis Rohinya yang memasksa ratusan ribu melarikan diri dari negara tersebut. Dalam tiga pekan terakhir, diperkirakan 410.000 anggota minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine barat…

Read More

Ali Khamenei Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyebut kesepakatan nuklir Iran salah satu komitmen terburuk yang pernah ada dan mengisyaratkan akan membatalkannya. “Anda akan melihat apa yang akan saya lakukan segera di bulan Oktober, sembari mengatakan, kesepakatan Iran adalah salah satu transaksi terburuk yang pernah saya lihat,“ kata Trump, dilansir Independent, minggu (17/9) Pernyataan itu direspon pemimpin Iran. “Hari ini, terlepas dari semua komitmen dan diskusi dalam negosiasi, sikap Amerika terhadap perundingan ini dan hasilnya sama sekali tidak adil dan berarti selain melakukan intimidasi,“ tegas Ayatollah Ali Khameini. “Orang-orang Amerika harus tahu, Iran akan berdiri teguh pada posisi…

Read More

Pengunsi Rohingya yang membawa orang tuanya meninggalkan Rakhine, Myanmar menuju Bangladesh pada 30 Agustus 2017 (Foto: AFP) Jakarta – Jenderal tertinggi Myanmar menyalahkan etnis Rohingya atas konflik menyebabkan ratusan ribu orang menyeberang ke Bangladesh.Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, Rohingya tidak pernah menjadi kelompok etnis, justru ekstrimismelah yang mencoba membentuk kubu di negara bagian Rakhine utara. “Pasukannya dituduh menyerang warga sipil di sana, yang memaksa Rohingya untuk melarikan diri. Myanmar menyangkal tudingan tersebut. Ia mengatakan, pihaknya justru menanggapi serangan militan yang mematikan,“ terang Aung Hlaing, dilansir BBC, Senin (18/9) PBB memperingatkan serangan terhadap etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim, sementara…

Read More